Komisi IV DPRD Trenggalek Hearing Bersama LSM 

oleh -4 views

Trenggalek,Infobanua.co.id – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trenggalek datangi kantor Wakil Rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Beberapa hal yang disampaikan dalam hearing bersama Komisi IV dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta agar pelaksanaan kegiatan check point dihentikan karena dianggap tidak efektif tanggulangi penyebaran covid-19.

Tak hanya itu, puluhan LSM juga soroti penggunaan anggaran pada tiga titik check point di perbatasan masuk wilayah Trenggalek.hal lain juga menjadi perhatian mereka seperti Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementrian Sosial.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto menuturkan, jika kedatangan sejumlah gabungan LSM ke kantor Wakil Rakyat untuk mengadu terkait keberadaan check point yang dinilai tidak efektif serta depo penyalur bantuan sosial ( Bansos) yang ada di Trenggalek.

“Kita hari ini telah menerima aduan beberapa gabungan LSM terkait keberadaan check point dan Bansos yang ada di Trenggalek,secara umum kita telah menghadirkan beberapa OPD teknis yang terlibat dalam gugus Tugas pelaksanaan penanganan covid-19 di Trenggalek,” ucap Mugiyanto,Rabu (10/6/2020).

Dijelaskannya,dalam rangka menanggulangi penularan Covid-19, terlebih dalam upaya transparansi penggunaan anggaran di lokasi check point serta depo penyalur bantuan sosial akan dikaji lebih lanjut oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hasilnya secara umum kami terima karena tadi sudah menghadirkan dari beberapa OPD yang terlibat dalam aduan ini, secara otomatis mereka akan merekap serta membuat kajian-kajian daripada hasil hearing ini,” imbuhnya.

Sementara itu terkait masukan penghapusan Check point di pintu masuk Kabupaten Trenggalek, Ketua Komisi IV mengaku kurang setuju, karena keberadaan check point tersebut masih diperlukan.

“Jadi check point jangan dulu dihapuskan, Kita berupaya membuat keyakinan kepada masyarakat agar tetap merasa aman selama pandemi corona ini terjadi, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah juga berupaya seperti melakukan screening dilokasi check point,” kata Mugiyanto.

Ia menegaskan jika yang dipersoalkan beberapa LSM adalah soal anggaran petugas yang ada di check point yang dinilai terlalu besar. Maka hal tersebut yang akan menjadi catatan supaya check point tersebut bisa lebih diefisienkan sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya.

“Yang menjadi catatan bagi kami bagaimana supaya mekanisme yang ada di check Point bisa lebih efisien. Kedepan akan ada skema yang akan dibuat lebih efektif, misalnya penyediaan screening detector seperti yang ada di bandara dan tidak harus melibatkan banyak orang. Dengan begini tentu secara otomatis akan mengurangi unsur pembiayaan honor petugas agar tidak terkesan boros anggaran,” tutupnya

penulis : Sarno

 

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.