Pansus III DPRD Kab.Blitar, Gelar Rapat Bersama Eksekutif Mitra

oleh -1 views

Blitar, Infobanua.co.id – Pansus III DPRD Kabupaten Blitar membahas Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Eksekutif mitra, bertempat di ruang Rapat Kerja DPRD Kabupaten Blitar, jalan Kotabaru Kanigoro, Rabu 17-06-2020.

Raker dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Blitar, Budiono.

Tampak hadir dipihak eksekutif, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

“Raker ini yang pertama membahas tentang Ranperda tentang pajak daerah atau NJOP, yang dulu Perdanya ada tiga segment dan sekarang menjadi lima segment,” kata Ketua Pansus, Budiono, kepada awak media usai memimpin rapat, Rabu 17-06-2020.

Menurutnya, yang kedua, membahas tentang toko modern dan tradisional, jadi pasar modern yang sudah merajalela di Kabupaten Blitar, memang dulu sudah ada Perdanya, tapi karena perubahannya begitu banyak, akhirnya membuat Perda baru.

“Perda baru ini untuk membatasi toko-toko modern yang mulai menjamur di Kabupaten Blitar, disamping masalah jarak, juga UKM-UKM yang produknya harus dimasukkan pada pasar-pasar modern,” jlentrehnya.

Selanjutnya Budiono menerangkan bahwa, untuk prosentasi dan sebagainya, akan dibahas selanjutnya, karena pembahasan ini masih awal dan masih tahap pemaparan dan tanya jawab dengan dinas pengusul, agar bagaimana pasar-pasar modern di Kabupaten Blitar bisa dibatasi.

“Dalam pembahasan ini, nanti kami juga akan mengundang pelaku -pelaku pasar modern dan pasar tradisional serta para UKM,” ungkap Budiono.

Masih menurut Budiono, dengan diundangnya para UKM, untuk mengetahui bagaimana sistem pembayarannya, berapa porsen minimal yang masuk ke toko modern, supaya konsumen masuk toko modern langsung bisa melihat produk-produk UKM di Kabupaten Blitar.

Sebenarnya Perda itu sudah ada, namun pelaku UKM merasa keberatan dalam hal pembayarannya yang dilakukan setiap tiga bulan.

“Jadi, nanti juga akan dibahas dan dimasukkan Perbup bukan Perda agar tidak membebani para pelaku UKM.” Pungkasnya. (Eko.B)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.