Di Desa Tanah Datar Bukan Terdampak Covid-19 Tapi Terdampak Banjir Diduga Akibat Penambangan Ilegal

  • Whatsapp

Tenggarong, infobanua –  Saat ini persoalan lingkungan dan penataan aktivitas penambangan batubara di Kukar harus jadi perhatian semua pihak. Hal ini bisa dicermati ketika turun hujan ruas Jalan Poros Samarinda-Bontang di wilayah Tanah Datar Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Menjadi langganan banjir, meski hujan baru mengguyur beberapa jam.

“Kami melihat langganan banjir salah satunya di wilayah Tanah Datar akibat lingkungan hidup yang tak seimbang lagi. Kami menduga hal ini akibat maraknya aksi penambangan batubara yang mengabaikan aspek lingkungan. Ada dugaan pembiaran oleh pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa,” kata Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kaltim Nurdin Djeja, Kamis (18/6/2020).

Kata Nurdin, dirinya mencermati di wilayah hukum antara Kuatai Kertanegara, Walikota Samarinda, desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak. Ada dugaan pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oknum pengusaha. “Sekarang terjadi dampak banjir bukan dampak kovid 19 melainkan dampak banjir. Ini saya nilai akibat aktrivitas penambangan yang amburadul. Akibat gunung dan hutan yang digundulin, tampa manajemen dan perancaan yang matang. Saat ini masyarakat mendapat dampak akibat penambangan yang diduga abaikan lingkungan ini,” ujarnya.

Menurut Nurdin, jika kondisinya seperti ini, lingkungan hidup rusak ekosistem jadi kacau. Ini tanggung jawab siapa? Akibat ulah oknum pengusaha tambang yang tak bertanggung jawab yang diduga main mata dengan oknum pejabat,” katanya.

Kata Nurdin, masyarakat akibat tambang ilegal dinilainya tidak mendapat hasil hanya mendapatkan kesengsaraan belaka. Rakyat diduga tak pernah merasakan hasil pembagian tambang, tapi hanya menikmati banjir dan tanaman tumbuhan pertanian yang juga ikut rusak.

“Kebun dan tanamanan buah, petani, sayur milik petani banyak yang rusak. Dengan kondisi ini lantas siapa yang bertanggung jawab. Jalan antar propinsi dan kabupaten kota seolah lumpuh. Semua jadi terhambat. Akibat ulah oknum pengusaha yang tidak memiliki wawasan lingkungan dan tidak memiliki menejemen yang baik,” katanya.

Menurut wartawan senior Kaltim ini, dirinya berharap oknum pejabat hendaknya tak mementingkan diri sendiri, tapi melihat dampak akibat ulah oknum pengusaha yang diduga main mata dengan oknum pejabat.

“Jangan hanya mengejar keuntungan pribadi sementara masyarakat dikorbankan. Siapa yang salah akibat lemahnya pengawasan di pemerintahan desa, pemerintan kecamatan. Dugaan saya, ada ulah oknum pengusaha tambang ilegal terkesan dibiarkan. Oleh oknum yang bekerja di dinas pertambangan propinsi jangan tutup mata,” katanya. din

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *