Komisi IV DPRD Trenggalek : Keberadaan Check Point Tetap Dipertahankan, Namun Harus Efisien

  • Whatsapp

Trenggalek,Infobanua.co.id- Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek gelar Rapat Kerja bersama OPD terkait Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di aula DPRD,Senin (29/6/2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi perhatian luas di masyarakat. Meski mulai diberlakukan kenormalan baru,namun hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Mugiyanto mengatakan agar Dinas Sosial (Dinsos) diminta untuk mencermati dan menghitung ulang warga miskin yang ada di kabupaten Trenggalek yang sudah menerima bantuan atau belum daerah mana saja.

“Jadi kami ingin tau prosentase masing-masing Desa di setiap kecamatan terkait jumlah masyarakat miskin yang sudah atau belum menerima bantuan,” ucap Mugiyanto.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, jika memang masih ada Desa atau Kecamatan yang masih banyak warga masyarakatnya belum menerima bantuan, tentu itu harus segera ditindaklanjuti.

“Dan Camat atau Kepala Desa juga akan kita koordinasikan kembali, agar warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan segera diusulkan kembali,”terangnya.

Terkait pendistribusian Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) di Kabupaten Trenggalek, sampai saat ini sudah terdistribusi 15.000.

Rencananya akhir bulan Juli 5.000 KPE akan didistribusikan, sehingga total ada 20.000 yang sudah tersalurkan kepada warga masyarakat Trenggalek.

Mugiyanto menjelaskan, Untuk total anggaran pihaknya memberikan kelonggaran anggaran sekitar Rp 30 miliar.

“Jika dihitung anggaran yang dikeluarkan kemungkinan hanya Rp 25 miliar saja hingga bulan Oktober mendatang,” jelasnya.

Disinggung terkait KPE yang tidak ada logo Pemerintah Daerah, Komisi IV menegaskan jika memang sebelumnya dana yang dipakai tidak bersumber dari APBD namun dari Basnaz.

“Jadi saat ini KPE nya sudah menggunakan logo Pemerintah Daerah. Dan sudah diklarifikasi, karena pada tahap awal kemarin memang tidak bersumber dari APBD,” ucapnya

Selain penyaluran KPE, Komisi IV juga menegaskan terkait efisiensi lokasi check point yang ada di 3 titik pintu masuk Kabupaten Trenggalek.

Untuk keberadaan Check Point tetap akan dipertahankan, akan tetapi harus mengutamakan efisensi baik petugas maupun anggaran yang dikeluarkan.

“Kenapa dipertahankan karena dampak dari check point sendiri adalah sebagai screening awal. Jadi masyarakat bisa merasa aman dan nyaman, termasuk Pemerintah Daerah ada upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Trenggalek,” terangnya

Mugiyanto menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Kalaksa BPBD Trenggalek bahwa bagi masyarakat yang ada diluar kota dan ingin mudik atau datang dari zona merah (PSBB), itu dipersyaratkan harus membawa surat PCR, Swab atau minimal Rapid.

“Termasuk santri pondok yang datang dari zona merah diwajibkan untuk membawa surat Rapid Test. Minimal itu,” tutupnya.

penulis : Sarno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *