Wahid Pimpin Rembuk Stunting Virtual

  • Whatsapp

– Tuai Pujian; Berhasil Tangani Stunting hingga 23 % Amuntai, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten tahun 2020. Rembuk melalui Video Conference (Vicon) di Mess Negara Dipa mengususng tema “Dengan Rembuk Stunting Cegah Stunting Untuk Generasi Menuju HSU Mantap”  dipimpin langsung Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M. Si.⁣

Selain itu rembuk tersebut diikuti juga Kepala Bappeda Provinsi Kalsel H. Fajar Desira‎. Rima Suharin dari Dirjen Bidang Bangda Kemendagri RI dan LGCB ASR Pusat Yuyun. Tenaga Ahli Iney LGCB ASR Regional 4 Iskandar Munir.Hadir pula Wakil Bupati (Wabup) H. Husairi Abdi, Lc Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, SKM, Sekretaris Daerah H. Muhammad Taupik, S. Sos, MM dan sejumlah SKPD terkait hingga para kepala desa.

Dalam sambutannya, Bupati menyebutkan begitu besar resiko stunting bagi balita. Sehingga rembuk stunting sangat penting dilakukan. Terutama sekali untuk melakukan tindakan pencegahan dan upaya penurunan angka stunting. Ia juga menilai1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah jendela kehidupan yang paling penting terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Untuk itu jika stunting tidak dicegah secara dini. Maka dalam jangka pendek menyebabkan gagal tumbuh maupun hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta tidak optimalnya ukuran fisik tubuh. Begitu juga dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual,” terangnya.

Dalam hal penanganan stunting, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, mulai dengan membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) HSU nomor 3 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA). Kemudian Perda HSU nomor 1 tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Berikutnya Perda HSU nomor 4 tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Selanjutnya Perda HSU nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Selain Perda, kami juga menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) hingga Surat Edaran Bupati tentang pengalokasian dana kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan insentif kader posyandu, dana pkk, generasi muda dan olah raga, dana pembangunan wc sehat dan pengadaan sarana air bersih dalam anggaran APBDes,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan tindakan intervensi spesifik seperti pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Tak ketinggalan pula kelas ibu hamil dan kelas balita.

Melakukan konseling asi esklusif dan makanan pendamping asi. Pemberian vitamin A bagi balita dan ibu nifas. Panti pemulihan gizi, manajemen terpadu balita sakit dan Promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan gerakan cuci tangan pakai sabun dan pemberian obat cacing.

“Untuk intervesi sensitive yang dilakukan adalah penyedian air bersih, jamban sehat dengan program desa Open Defecation Free (ODF). Jaminan kesehatan semesta hsu atau Universal Health Coverage (UHC). Adanya Puspaga (pusat pembelajaran keluarga). Kampung KB dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) hingga kursus calon penganten,” bebernya.

Untuk itu melalui rembuk ini, bupati berharap semua pihak dapat menyatukan persepsi dan komitmen bersama. Kemudian mampu melakukan perencanaan koordinasi, evaluasi dan monitoring. Terlebih lagi terciptanya komunikasi dalam pencegahan dan penurunan masalah Stunting di daerah ini.

“Sejak ditetapkannya HSU pada tahun 2018 dalam 100 Kabupaten lokasi Khusus Pencegahan dan Penanganan Stunting yang ditetapkan oleh hasil Rakor Wapres RI. Sejak itu pula berbagai upaya pencegahan risiko dan penurunan angka stunting terus kami lakukan,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati membeberkan pencapaian dalam percepatan penanganan ttunting. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 menunjukkan angka stunting di HSU mencapai 56%. Namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan komitmen bersama angka ini dapat ditekan menjadi 23% pada tahun 2019.

Kemajuan terus ditunjukkan hingga HSU mendapat banyak pujian pada rembuk stunting tahun 2020 ini. Sebagaimana disampaikan Rima Suharin dari Dirjen Bidang Bangda Kemendagri RI. Apresiasi untuk HSU pun diberikannya saat berbicara dalam rembuk.

“Data aksi konvergensi yang dilaksanakan tahun 2019 dan HSU dapat menuntaskan seluruh aksi kegiatan Konvergensi Percepatan Penanganan Stunting. Kami berharap dengan kerja keras dan kesungguhan ini semoga penurunan penurunan angka Stunting HSU bisa ke titik 0% dan menjadi juara di tahun 2020 ini,” ucapnya.

Pujian juga disampaikan oleh LGCB ASR Pusat Yuyun terhadap penurunan drastis prevalensi yang turun drastis di HSU. Bahkan Yuyun tengah berada di pulau Dewata Bali mengundang Bupati HSU untuk untuk menjadi pemateri pada workshop yang akan dilaksanakan LGCB ASR Pusat tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting ini.

Tak ketinggalan Tenaga Ahli Iney LGCB ASR Regional 4 Iskandar Munir juga mengapresiasi dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskah langkah penuntasan stunting di HSU. Kebijakan ini tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama yang terintegrasi dari seluruh SKPD yang terkait dalam penanganan stunting ini.

“Kami mengingatkan pentingnya komunikasi sebagai kunci kesuksesan dalam menyelesaikan program kerja yang dijalankan,” pesannya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira mengaku terkesan dengan keberhasilan HSU ini. Bahkan ia menilai untuk penanganan stunting di Kalsel ;HSU adalah yang paling depan. Namun ia tetap mengingatkan agar tidak berpuas hati, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Mengingat HSU masih berada di angka 31 dari 100 Kabupaten yang di tetapkan oleh Riskesdas. Kedepannya Bappeda Provinsi kalsel siap mendukung HSU untuk mencapai angka yang lebih baik,” tuturnya.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten HSU. Penandatanganan dimulai Bupati dan Wakilnya, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah HSU, Ketua TP PKK HSU serta instansi terkait.

Sebelumnya Sekda HSU H. Muhammad Taupik, S. Sos, MM selaku Ketua Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S) setempat menyampaikan tujuan kegiatan ini guna menyampaikan analisa rencana kegiatan penurunan stunting. Mendeklarasikan komitmen bersama pemerintah daerah menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan Stunting terintegrasi. Serta membangun komitmen publik dalam menangani Stunting HSU. Fai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *