Bupati Saksikan Serah Terima Dokumen Andalalin RSUD.Datu Sanggul Baru

0
11 views

RANTAU,- Rencana pembangunan RSUD Datu Sanggul yang baru sedang memproses penyusunan dokumen Andalalin yang hari ini dilakukan serah terima dokumen draft Andalalin oleh Direktur RSUD.Datu Sanggul, Dr.Milhan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, H.Zain Arifin, di aula kantor Bapelitbang Tapin, Jum’at (26/6) pagi.

Penyerahan dokumen draft Andalalin disaksikan Bupati Tapin HM.Arifin Arpan, Sekretaris Daerah Tapin, H.Masyraniansyah, Kepala Bapelitbang Tapin, H.Zainal Aqli, Kepala Dinas PUPR Tapin Yustan Azidin.

Andalalin merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki untuk kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) RSUD Datu Sanggul yang baru dan berpotensi menimbulkan pergerakan baru yang cukup besar di sekitar kawasan itu baik dari segi ekonomi termasuk dampak gangguan keamanan hingga dapat menghambat investasi.

Sehingga daerah diwajibkan mempunyai kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 75 Tahun 2015.Dan juga didalamnya PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Dalam peraturan itu mengatur, diantaranya tersedianya lahan parkir yang memadai untuk rumah sakit.

Selain itu, sehubungan peraturan Andalalin dapat menghambat investasi. Dikatakan Bupati Tapin HM.Arifin Arpan, “Saya kira setiap konsep pembangunan tidak ada sulitnya, selalu kita dukung.Bahkan bila perlu, kita bantu tangani penyelesaiannya,”katanya.

Ditambahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, H.Zain Arifin mengatakan, yang jelas ini merupakan suatu persyaratan yang diminta oleh penyandang dana founder, penyedia dana berskala internasional yang meminta semua persyaratan itu harus lengkap dan nantinya akan diedit, dan kita selaku penyelenggara untuk evaluasi kendala ini tak bisa main-main untuk tetap mengacu pada satu prosedur.
“Standar prosedur sebagaimana dikatakan Bupati, semua tahapan-tahapan yang diatur itu mengacu sesuai Permenhub RI PM 75 Tahun 2015 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas,”katanya.

Andalalin ini sedang disusun oleh lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki kualifikasi penyusun, terakreditasi, dan memiliki sertifikasi.

“Andalalin ini ada perubahan permen nomor 11 tahun 2017, kalau dulu waktu kerjanya kurang lebih 60 hari. Sekarang bisa disingkat hanya 15 hari kerja, setelah semua kelengkapan terdiri kelengkapan administrasi dan kelengkapan data-data pendukung dinyatakan lengkap. Selanjutnya perlu dilaksanakan evaluasi oleh tim evaluasi yang SK-nya sudah ditandatangani oleh Bupati,”katanya.

Reporter Nasrullah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.