Dilarang Berdagang di Wilayah Kabupaten Tabalong, Pedagang Asal HSU ‎Minta Fasilitas Dewan

0
19 views

Amuntai- Puluhan pedagang di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (24/6) kemaren meluruk ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kedatangan pedagang ini tiada lain untuk mengadukan nasibnya. Karena selama tiga bulan ini mendapat larangan dari Pemerintah Tabalong berjualan di beberapa pasar (mengapungi pasar, red).

Disambut ‎ketua Komisi II DPRD HSU H. Fadilah, puluhan pedagang mengungkapkan kondisi yang menimpanya selama tiga bulan terakhir. Juru bicara pedagang‎ H. Khairil memohon bantuan wakil rakyat HSU untuk bisa memfasilitasi pihaknya dengan Pemkab Tabalong.

“Kami agar para pedagang yang ada di HSU ini agar bisa kembali berdagang di pasar-pasar yang ada di wilayah abupaten Tabalong. Kami juga siap untuk memenuhi semua persyaratan protokol kesehatan yang diberlakukan disana,” tuturnya.

Heriansyah, pedagang lainnya mengungkapkan sudah hampir 15 tahun berdagang di beberapa pasar di wilayah tabalong. Namun semenjak adanya larangan berdagang tersebut. Otomatis ia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Mendapat pengaduan para pedagang, Ketua Komisi II H. Fadilah mengaku prihatin dengan kondisi pedagang yang tidak bisa berjualan. Bahkan ia berjanji untuk melakukan komunikasi dengan pemkab tabalong. Sehingga nantinya mendapatkan solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

“Terlebih dulu kami bicarakan dengan Pemkab HSU dan selanjutnya kami komunikasikan dengan Pemkab Tabalong‎. Mudah-mudahan saja ada solusi terbaik,” ujarnya.

Malahan Fadilah bertekad untuk menyampaikan persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya tiada lain adalah agar memberikan rekomendasi untuk mencari langkah-langkah atau solusi yang terbaik bagi pedagang.

Koleganya di komisi II Junaidi, S. Sos menyebutkan kebijakan pemkab Tabalong melarang pedagang luar untuk berjualan harus sejalan dengan New normal Covid-19. Aktivitas kegiatan ekonomi itu bisa dibuka kembali. Sehingga pedagang yang ada HSU bisa kembali berdagang di tabalong sesuai dengan protokol kesehatan.

“Sesegeranya kami koordinasikan dengan Pemkab Tabalong untuk mencarikan solusi yang terbaik,” ucapnya.

Junai menilai pemkab Tabalong mempunyai hak preogratif dalam membuat kebijakan. Namun hendaknya kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar lagi.

“Pemerintah pusat sudah memberlakukan new normal covid-19 dan semestinya semua daerah juga demikian,” terangnya.

Apalagi secara historis HSU dan Tabalong itu awalnya satu daerah. Tabalong merupakan daerah pemekaran HSU. Bahkan secara kekeluargan dan kekerabatan bisa saja masih ada hubungan.

“Pedagang lokal maupun pedagang luar ini jangan sampai terjadi pemilahan hanya karena kebijakan daerah,” pungkasnya. Fai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.