Paripurna DPRD Pandangan Fraksi Terhadap RANPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2019

0
49 views

Gunung Mas, infobanua.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas ( Gumas ) kembali menggelar rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi DPRD Gumas terhadap rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, bertempat di ruang sidang paripurna, Kamis (25/6/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Gumas ketua Akerman Sahidar didamping oleh Wakil Ketua I Binartha, dan Wakil Ketua II adalah Neni Yuliani dan dihadiri oleh Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong didampingi Wakil Bupati Efrensia LP.Umbing.

Dalam penyampaian pemandangan umumnya, juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan berbagai masukan, saran dan kritikan serta pertanyaan tentang berbagai persoalan dan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Seperti pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) yang disampaikan Lili Rusnikasih mengenai Anggaran tahun 2019 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.076.961.480 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.045.551.052,072.04 atau 97,08% dari target total belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.060.112.488.064,74 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 99.268.719.638,45 atau 93,51% dari target.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 37.373.817.986,33 yang merupakan jumlah surplus / (Depisit) anggaran, ditambah dengan pembiayaan Netto, jelas Lili.

“Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang berjuluk “Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau” patut diapresiasi dan dibanggakan karena telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semoga di tahun depan masih dapat mempertahankan opini WTP”,harap Lili.

Fraksi Partai NasDem – Hanura yang disampaikan juru bicara Polie L. Mihing menyampaikan, terkait dengan Raperda serta Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan Bapak Bupati, kami fraksi NasDem-Hanura sepakat agar Raperda tersebut untuk segera dibahas pada forum rapat DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai jadwal oleh Badan Musyawarah (Banmus).

“Tahun ini Kabupaten Gumas kembali memperoleh predikat Opini WTP dari BPK RI perwakilan Kal-teng, untuk itu kami sangat mengapresiasi kepada Bupati serta jajarannya atas capaian yang telah didapat tersebut”, ungkap Polie L. Mihing.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Untung Jaya Bangas menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Gumas yang pada tahun ini kembali meraih penilaian opini WTP atas Pelaporan Keuangan dari BPK RI ini menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel.

“Penilaian Kinerja Pemkab Gumas yaitu melalui indikator Good Governance dan harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu indikator kesejahteraan yang mencakup indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran yang semakin berkurang”, jelas Untung.

Fraksi Partai Golongan Karya ( Golkar ) sebagai juru bicara Punding Merang menyampaikan, berkenaan dengan Anggaran Realisasi APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 yang disampaikan oleh Bupati pada Rabu, 24 Juni 2020, bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, yang strukturnya terdiri atas, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dimana Pendapatan Daerah realisasinya mencapai 95,08% dari target yang komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi mencapai 127,77%, Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi 94,96%, dan lain-lain yang pendapatan yang sah reaslisasinya 97,37% dari target.

Sementara itu, Belanja Daerah realisasinya sebesar 93,51% dimana komponennya terdiri dari Belanja dan Transfer, yang masing-masing realisasinya sebesar 92,66% dan 97,92%.
Apabila kita memperhatikan angka-angka persentase tersebut diatas dan penilaian dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kal-teng, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, lanjutnya

“Seperti yang disampaikan teman-teman Kami Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas perjuangan dan kinerja keras Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 ibarat mahasiswa lulus dengan nilai Cumlaude”,puji Punding.

“Oleh karena itu Kami menerima dan perlu dibahas serta menjadi kewajiban DPRD untuk menetapkan RAPERDA tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah, sebagai bentuk legitimasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dibidang Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat “, tandas Punding. ( Didik Sudarmadi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.