KABID ANGGARAN MENJELASKAN PEMBAYARAN UTANG 2011 DIBAYARKAN 2019

  • Whatsapp

Nunukan – selasa 30/06/2020 terkait pandangan umum DPRD lewat Frksi-Fraksi Utamanya dari Fraksi PKS mempertanyakan proyek tahun 20II pembangunan peningkatan Jalan Lodres menuju ke kampung Maspul sebatik kenapa Baru dibayarkan.

Hingga saat ini menjadi perbincangan dikalangan DPRD nunukan dan sampai saat ini menjadi perbincangan di pandangan fraksi dari partai PKS.

Saat ditanya minta penjelasan tentang proyek peningkatan Jalan yang dikerjakan tahun 2011 mungkin sudah bisa dijelaskan kan proyek tersbut Sampai saat ini saat ini akan dibayar?

Menurut Hamid bahwa Pertama-tama saya coba flashback kembali dulu bahwa namanya nya Pemda itu segala kewajiban itu kata hutang harus dibayar jadi proyek kita dengan Mas full color dress itu memang pekerjaan tahun 2011 begitu proyek ini sudah selesai ternyata progres pembayaran ya tidak mengikuti jadi berlarut-larut dan akhirnya menjadi kewajibannya pemerintah daerah.

jika sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dan itu sudah menjadi hutang daerah makanya harus kita selesaikan jadi terkait dengan progres ini mekanisme sudah sesuai dengan mekanisme pengeluaran keuangan jadi proses audit terhadap pekerjaan itu sudah selesai dan itu hasil Udir Inspektorat ataupun pemerintah mengatakan bahwa ada dana yang harus kita selesaikan atau kewajiban Pemda untuk membayar lagi pada pihak ketiga yang dalam hal ini kontraktor yang mengerjakan proyek.

Mitrapol: itu kira-kira berapa anggarannya yang dibayar oleh pemerintah terhadap jumlah Utang

Hamid kabid Anggaran menjelaskan Jadi kontrak itu sebenarnya nominal dan totalnya Saya kurang tahu.

cuma yang menjadi kewajiban utang hasil dari pemeriksaan audit ataupun rektorat segala itu kurang lebih ih 800 juta itu merupakan kewajiban keharusan yang diungkapkan mereka itu Saya kurang tahu pandangannya seperti apa.

Tadi mereka mengatakan Kenapa Lodres tembus maspul bisa dibayar Kami punya Hanya 40% Jadi untuk pekerjaan yang 2019 itu kan dibayarkan 40%.

karena keuangan kita tidak memungkinkan untuk membayar di tahun 2019 kemarin bukannya tidak dibayarkan sisanya tapi kalau misalnya hasil audit nya sudah ada juga terkait pengurusan.

Jadi kita akan bayarkan juga kalau sudah menjadi kewajiban Pemkab nunukan Saat ini Sudit nya baru keluar itu untuk tahun 2011

Lanjud Hamid
Ini merupakan utang yang sudah tercatat di neraca Kabupaten dan merupakan kewajiban Pemeribtah Daerah Kabupaten nunukab untuk membayar bukan ini saja utang Pemkab nunukan cukup banyak contohnya Islamic itu kan masih ada proses pembayarannya

Jadi upaya pemerintah mengatasi utang ini adalah komitmen Pemda itu harus karena ini merupakan kewajiban supaya Tetap kita harus bayar kan tapi untuk mekanisme pengalokasian kita buat kalau misalnya dananya itu tersedia cukup kita akan selesaikan kalau perlu semuanya.

Kalau saran barangkali mereka lebih tahu terkait dengan pengelolaan keuangan mekanismenya jadi Bagaimana prosedur kalau misalnya kegiatan atau utang-utang pihak ketiga itu harus diselesaikan juga oleh pemerintah kalau Lodres tembus kampyng maspul saya tahu cuma itu aja yang 800-an juta.

Itukan kontrak yang dilakukan mulai 2011 nilai-nilai kontraknya kurang tahu Persis kalau tidak salah sekitar 8 miliar yang dibayar oleh pemerinrah Daerah itu sekita 800 juta itu sisanya. Ini masuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kita mekanisme nya barangkali teman teman DPRD bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan nya.ujar Hamid Kabid Anggaran pada DPKAD

Amsal Yususf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *