Herman Jaya : Agar Pemko Gunungsitoli Tuntaskan Bantuan Covid-19 Bagi Pendeta

  • Whatsapp

Gunungsitoli – Wakil Ketua DPRD kota Gunungsitolil, Herman Jaya Harefa meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli segera tuntaskan penarikan kembali dana Covid -19 bagi para pendeta se – resort I Gunungsitoli.

Hal tersebut disampaikan Herman kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli. Herman sekaligus menyampaikan penyesalan atas penarikan dana bantuan yang telah diberikan dan ditarik kembali.

“Sangat kita sesali penarikan dana bantuan covid-19 yang sebelumnya telah di berikan oleh pemerintah kota Gunungsitoli melalui dinas sosial kepada para pendeta se-resor I Gunungsitoli, yang kemudian di tarik kembali dengan alasan tidak sesuai aturan.

Menurut Herman, bantuan yang di berikan kepada bapak/ibu pendeta tersebut sudah tepat karena selama pandemi hampir 3 bulan tidak ada ibadah di gereja-gereja akibat covid-19.

Lanjutnya, jika pun tidak masuk kriteria, jangan sampai di tarik, pemerintah kota gunungsitoli harus menanggungnya, bisa dengan cara patungan. Bahkan Herman siap mengambil bagian untuk itu.

Sebelumnya kata Herman, pada rapat pansus COVID-19 dengan Dinas Sosial, saya sudah sampaikan agar penyaluran yang tidak tepat sasaran termasuk kepada para pendeta jangan di tarik, jangan sampai pemerintah membuka aib dengan mempertontonkan birokrasi yang amburadul, itu bahasa saya kepada dinas sosial pada rapat pansus DPRD Kota Gunungsitoli saat itu.

“Ini ibarat kolekte, setelah di kasih lalu di ambil lagi dari dalam kantong persembahan dengan alasan tidak sesuai aturan, ini yang sangat saya sesali. Bapak/ibu pendeta itu tadi tidak pernah meminta BLT dari pemerintah, tapi pemerintah yang berinisiatif memberikan, pemberian itu tidak boleh salah, sehingga tidak boleh terjadi penarikan” Kata Herman.

Herman menyarankan, pemerintah kota gunungsitoli segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi, sesuai informasi diperolehnya, biaya materai sampai di bebankan kepada penerima. Pemerintah harus menanggung anggaran itu, harus ada kebijakan dari pemerintah kota, tegasnya. (Arman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *