SMSI

Kebijakan Tidak Perhatikan Potensi Kearifan Lokal Berpotensi Menuai Konflik.

Kebijakan Tidak Perhatikan Potensi Kearifan Lokal Berpotensi Menuai Konflik.

Jakarta – Berdasarkan fakta dilapangan bahwa masyarakat peladang saat ini sudah tidak memiliki stok pangan seperti dulu, lumbung mereka rata- rata telah kosong.

Kebijakan Pemerintah yang tidak memperhatikan kearifan lokal terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam melakukan usaha tani dengan pola tanam,tebas, tebang, bakar, tanam, pada giliranya akan dapat menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat peladang,kata Anggota Komisi IV DPRRI Bambang Purwanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup,Rabu (9/7/2020).

Menurut Bambang Purwanto jumlah masyarakat peladang cukup banyak terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan wilayah Timur Indonesia.

“Kebijakan Pemerintah yg melarang pola tanam sesuai kearifan lokal tebas, tebang, bakar, tanam disertai sangsi yang cukup keras dengan menugaskan jajaran kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan kurang lebih sudah berjalan 4 tahun, masyarakat peladang jelas ketakutan untuk melakukan usaha taninya,”jelasnta.

“Ada kebijakan tersebut harus perlu ada langkah yang solutif dari Pemerintah agar terjamin kelangsungan hidupnya”,tegas Anggota Fraksi Partai Demokrat asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut Bambang Purwanto menwgaskan,sehubungan dengan kebijakan tersebut, sebelum ada solusi konkrit dari Pemerintah seyogyanya agar tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan usaha tani sesuai kearifan lokal, dengan catatan di ladang usaha yg jenis tanahnya mineral secara terkendali dan bertahap dg luas maksimal 2 ha. Dibawah pengawasan dari Pemerintah Daerah masing.

Berkenaan dengan persoalan dimaksud saya minta kepada ibu Menteri LHK dapat memahami dan lebih berpihak ke masyarakat peladang agar tidak menuai konflik di masyarakat akibat kebutuhan hidupnya terabaikan.

Selain itu Program TORA dari KLHK agar tetap dilanjutkan karena sudah menjadi harapan masyarakat peladang agar lahan usaha tani dan kampungnya legal dan Pemerintah dapat dengan leluasa menyusun Program ke wilayah teraebut,pungkas Bambang Purwanto.

indra

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan