Herman Jaya Harefa : Dinsos Akan Libatkan Polisi Menarik Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran

  • Whatsapp

Gunungsitoli – Kekesalan Wakil Ketua DPRD kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa atas penyaluran bantuan BST dan BLT oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada masyarakat dalam keterangan tertulisnya berawal dari pernyataan Kepala Dinas Sosial yang akan melibatkan kepolisian untuk meminta pengembalian uang kepada masyarakat akibat penyaluran yang salah, pada rapat dengar pendapat di gedung DPRD Kota Gunungsitoli yang di hadiri oleh PT.Pos Indonesia Gunungsitoli, Asosiasi kabar online Indonesia dan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Sebelumnya Pansus Covid-19 DPRD kota Gunungsitoli telah meminta berkali-kali kepada dinas sosial agar segera melakukan pendataan yang komprehensif sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak tumpang tindih.

Pada rapat terakhir senin ( 30/06 ) DPRD mengundang PT. Pos Indonesia Gunungsitoli terkait pengaduan Asosiasi kabar online Indonesia atas permasalahan penyaluran BST

Pada saat itu, Kepala dinas sosial menyampaikan, menarik semua bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan akan meminta kepolisian untuk membantu menarik bantuan tersebut.

Pada saat itu saya selaku pimpinan DPRD yang mendampingi pansus covid-19 dengan tegas meminta Kepala dinas sosial agar jangan menarik lagi bantuan itu dengan alasan, penerima itu tidak salah, yang salah adalah pemerintah karena pendataan yang tidak terintegrasi dan penyaluran bantuan di lakukan dengan tidak melakukan verifikasi data penerima secara baik.

Saat itu saya menyampaikan beberapa alasan bahwa bantuan itu jangan di tarik, dengan alasan jika itu di tarik sama halnya kita mempertontonkan amburadulnya birokrasi dalam hal pendataan dan proses verifikasi data yang tidak benar, akan menimbulkan keresahan kepada masyarakat karena seperti di buat malu dengan menarik bantuan itu, apalagi jika benar-benar pemerintah melibatkan kepolisian, itu adalah bencana yang baru di tengah bencana covid-19.

Pansus DPRD Kota Gunungsitoli dalam rapat tersebut meminta pemerintah agar persoalan bantuan ini kepada masyarakat harus betul-betul menjadi perhatian serius, baik pendataan maupun penyaluran, terkoordinasi , karena tidak sedikit masyarakat yang mengalami konflik di desa-desa karena ada yang tumpang tindih penerimaannya, dan ada juga yang tidak pernah menerima sama sekali.

Sebelumnya persoalan bantuan BLT ini mengemuka pasca di tariknya kembali bantuan langsung tunai 600 ribu rupiah oleh pemerintah kota Gunungsitoli melalui dinas sosial kepada sejumlah pendeta di wilayah resort I BNKP Gunungsitoli.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang dikonfirmasi wartawan terkait hal tersebut, Asieli Zega, S.E mengakui bahwa, Benar dinas sosial telah menyalurkan bantuan berupa BLT yg bersumber dari APBD kepada pelayan rumah ibadah dhi pendeta & guru jemaat berdasarkan surat usulan dari sinode yang bersangkutan. Pada dokumen usulan yg kita terima, yang bersangkutan telah melampirkan surat pernyataan yg menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima bantuan sosial lainnya ( BST, BLT DD, PKH, BPNT dll) yg merupakan salah satu kriteria utk menerima BLT dimaksud. Berdasarkan hal itu, kitapun menyalurkan BLT kpd yang bersangkutan.

Terkait pengembalian BLT tersebut, dinas sosial telah konfirmasi langsung kepada pimpinan sinode yg mengusulkan, dimana yang bersangkutan jujur telah menerima bantuan sosial lainnya dan melalui pimpinan sinode menyampaikan bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan BLT yg telah diterima sebelumnya. Sehingga yang bersangkutan telah mengembalikannya langsung di Kantor Dinas Sosial pd tgl 16 juni 2020.

Selain itu, Dinas Sosial juga tidak pernah meminta atau membebankan materai kepada penerima bantuan.

Demikian ditulis Kepala Dinas Sosial kepada wartawan via Whatsapp saat diminta pendapat. (Arman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *