SMSI

FRONT PEMUDA KERAKYATAN (FPK – MU ).

FRONT PEMUDA KERAKYATAN (FPK – MU ).

infobanua- Konferensi pers ini bertujuan untuk merespon tindakan kesewenang-wenangan anggota kepolisian “DANPOS Maba Utara Bripka Hendra fashoder” yang selama bertugas di maba utara, kurang lebih 4 Tahun di maba utara, yang tentunya sangat meresahkan masyarakat maba Utara Khususnya Desa Wasileo.

Praktik Danpos tersebut sangatlah meresahkan rakyat maba utara khususnya Masyarakat Desa wasileo, sehingga kami yang tergabung dalam Front Pemuda kerakyatan – (FPK – MU), juga Menilai bahwa Tindakan DANPOS selama menjabat sampai hari ini, tidak berbanding dengan apa yang kemudian menjadi tugas Kepolisian sebagaimana Yang diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 4, sehingga berdampak pada praktek penanganan kasus yang terjadi di maba utara, cenderung Diskriminatif

Padahal jika merujuk pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Polri wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. hal tersebut telah jelas mengatur bahwa adanya pelarangan keras bagi Anggota kepolisian untuk melakukan tindakan penyiksaan (Diskriminasi Hak asasi Manusia)

Dalam konferensi pers ini pula, kami yang tergabung dalam Front Pemuda Kerakyatan ( FPK – MU ), menegaskan Kepada Polres Haltim dan POLDA maluku Utara bahwa agar secepatnya MENCOPOT DANPOS MABA UTARA Bripka Hendra Fashoder.

Korlap Front Pemuda Kerakyatan ( FPK – MU ) “Abdul Haris Nepe” menegaskan Bahwa apabila POLRES Haltim dan POLDA Maluku Utara tidak mengindahkan apa yg kemudian sdh menjadi tuntutan Front, maka kami tetap siap menghadapi apapun konsekuensinya.. Korlap juga menambahkan bahwa siapapun dia yg akan menjadi pengganti DANPOS Maba utara Bripka Hendra Fashoder kami tetap menerimanya dengan tangan terbuka, serta Tuntutan kami adalah hal yang Mutlak dan tidak bisa di tawar. tegasnya.

korlap juga melanjutkan bahwa karena pada Audensi pada tgl 10 juni 2020 yg bertempat di aula Polres haltim telah mendapat sedikit titik terang pencopotan DANPOS Maba utara, Bripka Hendra Pashoder, dengan pernyataan Wakapolres itu, maka kami Menunggu janji Wakapolres, akan tetapi jika pernyataan wakapolres tersebut tidak sesuai maka kami siap menduduki polres haltim dan jangan salahkan kami jika hal2 yg tidak di inginkan akan terjadi (Tegasnya).

Jenlap Abdullah Idris Menambahkan bahwa prilaku DANPOS Maba Utara “Bripka Hendra Pashoder” mestinya tidak bisa lagi ditawar oleh Polres Haltim, sebab jika polres tidak mencopot DANPOS maba utara, maka akan berkonsekuensi buruk terhadap Nama istitusi. sert peristiwa diskriminasi dan Kriminalisasi Hukum akan terus terjadi (tegasnya).

jenlap juga menambahkan bahwa jika DANPOS Maba utara “Bripka Hendra Fashoder” tidak di copot maka POLDA Maluku Utara Juga tidak bisa tutup mata, karena Prilaku “BRIPKA Hendra Pashoder” ini dapat mencedrai Nama Institusi sekaligus berdampak pada Tingkat ketidakpercayaan Publik terhadap Institusi Kepolisian (Tegasnya).

Kronologi kasus DANPOS MABA UTARA HALMAHERA TIMUR (BRIPKA. HENDRA FASHODER).

yang pertama; Pada tahun 2017 DANPOS maba utara melakukan tindakan kekerasan terhadap empat mahasiswa asal desa wasileo yang berdemostrasi di desa wasileo. Tindakan kekerasan tersebut bukan dilakukan saat aksi karena DANPOS tidak berada ditempat, tapi satu minggu setelah aksi DANPOS kembali ke maba utara dan melakukan kekerasan terhadap empat mahasiswa tsb.

Yang kedua; DANPOS maba utara pernah membuang tembakan kepada salah satu masyarakat desa wasileo saat sedang menjaring ikan. Pasalnya bahwa DANPOS maba utara memanggi masyarakat tsb dengan maksud meminta bantuan untuk mengantarkannya ke kapal minyak, namun tidak dihiraukan karena sedang membukan ikan dari jaring. Beberapa waktu kemudia DANPOS membuang tembakan ke arah masyarakat tadi, ini bukan tembakan peringatan, karena tembakan peringatan pasti diarahkan ke atas.

Yang ketiga; dalam hal penyelesaian perkara, DANPOS cenderung memihak dan melakukan diskriminasi hukum. Ada salah satu kasus perkelahian massa antar kampung, yaitu pemuda desa wasileo dan pemuda desa dorosagu saat diadakan pesta ronggeng. Karena semua pemuda telah mabuk mengonsumsi alkohol (captikus), sehingga terjadi perkelahian.

Persoalan ini kemudian diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh salah satu anggota pos terlampir surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, saat itu juga DANPOS tidak berada ditempat tugas. Kurang lebih satu bulan kemudian, DANPOS kembali ke maba utara dan melakukan pengusutan ulang terkait dengan kasus tadi, Hanya saja dihentikan karena mendapat perlawanan dari pemuda.

Pokok Persoalannya adalah bahwa DANPOS tidak menggahargai anggota kepolisian yang bertugas di pos. Selanjutnya bahwa tindakan DANPOS tidak mencerminkan profesionalitas kepolisian dalam penanganan perkara. Kemudian bahwa DANPOS melakukan diskriminasi hukum terhadap masyarakat desa wasileo, padahal kepolisian dalam menjalankan tugas untuk menegakkan keadilan harus berprinsip “setiap orang sama dihadapan hukum”.

Yusri

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan