Pemimpin Menjalankan Syariat Wajib di Taati

268 0

Oleh: Indra gunawan *)
Kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua perkataan yaitu A dan Gama. A berarti tidak, Gama berarti kacau. Kedua kata itu kalau digabung berarti tidak kacau. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.

Menurut inti maknanya yang khusus, kata agama dapat disamakan dengan kata religius dalam bahasa Inggris, religei dalam bahasa Belanda-keduanya berasal dari bahasa Latin, religion, dari akar kata religare yang berarti mengikat.
Islam mewajibkan atas seorang muslim supaya taat kepada Allah, Rasul-Nya dan menaati pemimpin; pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, akan tetapi ketaatan terhadap pemerintah (negara) bukanlah kewajiban taat yang mutlak tetapi ketaatan dengan syarat.

Tidak akan ada ketaatan kepada pemimpin jika dapat membawa seorang muslim keluar dari menaati Allah dan rasul-Nya. Dengan kata lain, Islam mewajibkan kepada tiap-tiap muslim untuk mendurhakai pemimpin (pemerintah dan penguasa-penguasanya) bila mereka melakukan perintah yang dapat membawa maksiat kepada Allah SWT.

Menjadi kewajiban setiap muslim untuk menetapkan kepemimpinan yang dapat mendorong pada pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar. Menurut Ibnu Taimiyah pemimpin merupakan bagian dari menunaikan amanat. Islam memiliki empat pasal dalam penetapan kepemimpinan. Pertama, memakai tenaga yang lebih patut (ashlah), maka menjadi kewajiban bagi pemimpin (pemerintahan) untuk menempatkan segala macam urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang lebih patut/cakap untuk jabatan tersebut. Kedua, memilih yang lebih utama (Afdhal); jika tidak di dapat orang yang pantas
untuk menduduki suatu jabatan tertentu, maka pilihlah orang yang lebih utama (afdhal) yaitu mereka yang afdhal dalam segala macam jabatan yang sesuai dengan orangnya, karena kekuatan dalam lapangan kepemimpinan haruslah menurut ketentuan bidangnya pula. Ketiga, amanah dan kekuatan yang jarang di temui pada seorang manusia.

Dalam tiap-tiap jabatan kepemimpinan perlulah menempatkan orang yang lebih cocok dengan kedudukannya. Artinya bila ternyata terdapat dua orang laki-laki satu diantaranya lebih besar “Amanah” dan lainnya lebih besar “kekuatan” maka haruslah diutamakan kemanfaatannya bagi bidang jabatannya dan yang lebih sedikit resikonya.

Misalnya dalam suatu peperangan untuk jabatan pimpinan adalah orang yang kuat fisiknya dan berani meskipun ia fasik daripada orang yang lemah dan tak bersemangat sekalipun ia orang yang kepercayaan. Keempat, mengenal yang lebih maslahat dan cara kesempurnaannya.

Hal ini terkait dengan maksud/motif dan jalan/metode, artinya untuk mengenal mana yang lebih baik hanya dapat disempurnakan dengan menginsyafi maksud (motif) dari pada pimpinan dan mengetahui pula jalan (metode) yang dimaksud. Suatu hal yang tak terbantahkan bahwa dalam perspektif Islam tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Tuhan.

Dengan menanggap semua kekuasaan itu relatif maka sistem politik yang sesuai dengan Islam tidak dapat menjelma sebagai teokrasi atau kerajaan/monarki yang berdasar hak Ilahi yang pernah terjadi di barat atau sebagai demokrasi parlementer. Ada dua alasan. Pertama; Al-Qur’an melarang kerajaan yang didasarkan atas hak Ilahi dan teokrasi yang dipakai orang di barat karena dalam Islam tak ada kaum Pendeta (Rahbaniah) dan tak ada gereja yang berhak untuk bicara dan memerintah atas nama Tuhan; khilafah tidak jadi turun temurun sebagai dinasti kecuali.

Menurut pandangan Al-Qur’an, bentuk pemerintahan yang benar adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya yang menurut Al-Qur’an adalah undang-undang tertinggi yang bagi orang mukmin tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepada-Nya.

Mahasiswa STAI-PIQ Sumbar *)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *