SMSI

UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU, AKSES DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

UPAYA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN MUTU, AKSES DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN
widodo bersama kepala dinas pendidikan propensi Kaltara saat melakukan rapat kordinasi

Nunukan – kamis 30/07/2020 H.Junaidi.SH Kepala Dinas Pendidikan didampingi Widodo Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten nunukan menyatakan bahwa beberapa hari yang lalu telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tempatnya dengan Dinas Pendidikan propendi dan Kebudayaan, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2013 telah dibangun Satuan Pemukiman Transmigrasi (SP 5) di Sebakis Kecamatan Seimenggaris dengan jumlah Waraga 230 KK.

Untuk memenuhi kebutuhan warga dalam layanan Pendidikan maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara mendirikan Sekolah Dasar Filial dengan jumlah Ruang kelas sebanyak 3 unit.

Berdasarkan hasil koordinasi kami, diperoleh informasi dari Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara bahwa Sejak berdirinya SD Filial di SP 5 ini dibina dan dibantu biaya operasional oleh Kementerian Desa PDTT, namun sejak diterbitkan SK Menteri Desa PDTT Nomor 117 Tahun 2018, Maka pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Informasi ini adalah hal baru bagi kami yang berguna sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan kedepan khususnya dalam hal Peningkatan Status Satuan Pendidikan yakni menjadikan Sekolah menjadi Mandiri bisa dalam Bentuk Sekolah Negeri Maupun Swasta.
Proses memandirikan Sekolah Dasar ini harus didahului dengan penyerahan asset, baik tanah maupun bangunan sekolahnya.

Terkait dengan penyerahan asset ini Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov Kaltara menyarankan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Ditjen Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, untuk memastikan apakah pelimpahan hak pengelolaan itu sudah termasuk asetnya atau untuk penyerahan asset ada mekanisme pengaturan tersendiri.

Berikutnya kegiatan koordinasi dengan Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan terkait dengan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekoah (BOS), terdapat kebijakan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Pengelolaan Dana BOS di Pemerintah Daerah yaitu PMDN Nomor 24 tahun 2020, di mana dalam PMDN itu disebutkan bahwa dana BOS bersumber dari DAK Non Fisik yang merupakan bagian dana transfer ke pemerintah provinsi.

Jadi untuk sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten mekanisme transfernya yaitu Pemerintah Pusat mentransfer dana ke provinsi dan provinsi menghibahkan ke Pemerintah Kabupaten dengan cara transfer langsung ke rekening sekolah.

Tapi dana tersebut nantinya harus tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar implementasi kebijakan BOS ini Selaras, serasi dan efektif disetiap jenjang pemerintahan maka dilaksanakanlah koordinasi ini.

Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi terkait pengelolaan BOS akan ini dalam waktu segera akan kami laksanakan rapat internal, beberapa hal yang nantinya dibahas adalah tentang mekanisme penatausahaan dana BOS sesuai PMDN 24 Tahun 2020.

Penyesuaian struktur organisasi Tim Bos Kabupaten, dan Menyusun agenda sosialisasi pengelolaan dana Bos sesuai kebijakan terbaru untuk seluruh Pengawas, UPTD dan Tim Bos pada Satuan Pendidikan.

Hal lain yang dibahas dalam koordinasi dengan Disdikbud Provinsi kalimantan utara (kaltara).

Dintaranya : tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan khususnya pemenuhunan kebutuhan pribadi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu dengan target sekitar 500 peserta didik, rencana PPDB terintegrasi tahun 2021, dan kasus Data Peserta didik yang belum sinkron antara Realita dengan Data Pokok Pendidikan dan PDUN yang dikelola Kemendikbud. Hal terakhir ini perlu tindaklanjut koordinasi dengan Ditjen PAUD Dikdasmen serta Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud.

Selanjutnya menurut Widodo, koordinasi yang dilaksanakan bertujuan untuk membangun komunikasi, integrasi, sinergitas dan kolaborasi yang efektif dalam mewujudkan Pendidikan yang bermutu, merata dan dapat diakses oleh semua warga masyarakat tanpa membedakan status social, di perkotaan maupun perdesaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan.

Hal ini juga dilakukan sebagai langkah dalam membangun dan mewujudkan ekosistem Pendidikan yang lebih baik guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pendidikan Nasional.

Amsal Yusuf

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan