Temuan BPK : Pemerintah Desa SAMBOSAR RAYA Tak Patuhi Rekomendasi BPK TA 2019

485 0

Simalungun (Sumut), Infobanua.co.id – Pemerintah Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, diduga Tak Patuhi Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, Nomor.59.C/LHP/XVIII.MDN/06/2020, Tanggal 25 Juni 2020, lantaran sampai Akhir Bulan Juli 2020 lalu, baru menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD), TA. 2019, kepada Bupati Simalungun, c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun.

Pemerintah Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, adalah Salah Satu Desa dari 334 Pemerintah Desa tersebar di 32 Kecamatan yang tidak mematuhi Pasal 38, Ayat (1), Permendagri Nomor 113, Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan, bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota, Setiap Akhir Tahun Anggaran.

Tetapi faktanya diketahui bahwa, Pemerintah Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun pada Posisi 11 Mei 2020 lalu, belum juga Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Simalungun c/q DPMPN Kabupaten Simalungun.

Firhanda Sinaga, Pangulu Desa Sambosar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun

Dari Penjelasan LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara diketahui, bahwa Pemerintah Desa Sambosar Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun telah menerima kucuran Anggaran Dana Desa Tahap I (20%), Sebesar Rp.146.096.400, Tahap II (40%), Sebesar Rp.292.192.800, Tahap Ke III (40%), Sebesar Rp.292.192.800, yang menurut LHP BPK Perwakilan Sumut belum menerima Laporan Hasil Penggunaan Anggaran tersebut, dan dipertanggungjawabkan pada Posisi 11 Mei 2020 lalu.

Ditempat terpisah Ratama Saragih, selaku Aktifis Pengamat Kebijakan Publik, dan Anggaran yang juga Responder Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menyatakan, “Pemerintah Desa yang terbukti terlambat menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, dan ADD bisa membuka peluang, dan menimbulkan dugaan akan Penyalahgunaan DD dan ADD, dan hasil yang ditemukan tidak dapat diyakini kebenarnya,” ujarnya.

Alasannya sudah melawan Regulasi yang sudah disiapkan untuk DD, dan ADD, seperti Pasal 24, Ayat (2), Huruf b, dan c, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor.193/PMK.07/2018, tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan, bahwa Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud Ayat (1), dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dari Kepala Desa, dengan Ketentuan Tahap II, berupa Laporan Realisasi Penyerapan, dan Capaian Output Dana Desa, Tahun anggara Sebelumnya, dan Tahap III, yakni Laporan Realisasi Penyerapan, dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II.

Bila pelaksanaan dan penggunaan anggaran tersebut dilakukan sesuai Permenkeu RI tersebut, maka tidak mungkin terjadi adanya keterlambatan LPJ Dana Desa tersebut.

Selain itu Jejaring Ombudsman ini juga menjelaskan, bahwa dalam Pasal 22, Ayat (1), Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4, Tahun 2019, tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa TA. 2019, Tanggal 10 Januari 2019, menyatakan bahwa Penghulu menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan, dan Capaian Output Dana Desa Setiap Tahap Penyaluran kepada Bupati, ini mengharuskan Pangulu bertanggungjawab atas Tiap Tahapan Penyaluran Dana Desa.

Jika demikian maka patut disikapi Hasil Temuan BPK tersebut, bila memang Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Simalungun, menurut BPK tidak dapat diyakini kebenaran peruntukannya, dan terbukanya peluang terjadinya Penyalahgunaan Keuangan Negara.

Dari hasil temuan yang diketahui tersebut, selayaknya diteruskan kepada APH, agar selanjutnya APH meminta BPK, dan atau BPKP selaku APIP melakukan Investigasi atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu, dengan demikian dapat diketahui dan ditemukan penyalahgunaan anggaran tersebut yang berdampak jelas terungkapnya seberapa besar Kerugian Negara yang nyata terjadi. Dan kepada Penanggungjawab Dana Desa segera diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Simalungun menurut LHP BPK Perwakilan Sumut, Anggaran Dana Desa yang tidak diyakini kebenaran peruntukannnya, sebesar Rp. 261.268.771.700,00 dan Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.114.479.075.380,00.

(LRG-William/Red)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *