Perketat Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (Satwas PSDKP Sei Pancang Sebati)

77 0

Nunukan, infobanua.co.id –Kantor Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Posisi kantornya pas Berada digaris Perbatasan Negara yang dulunya pos angkatan laut sei pancang.

Saat media ini mendapat informasi bahwa Kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seringkali menangkap kapal nelayan tampa dokumen mencoba menyelundupkan ikan ketawau Malaysia tampa prosedur yang dianjurkan oleh Undang-Undang.

Robi diberi tugas dan wewenang yakni sebagai SATWAS PSDKP mengatakan bahwa memang Benar berkali kali kami mengamankan kapal kapal nelayan tampa dokumen yang dipersyaratkan oleh UU kami amankan kami beri peringatan agar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Perikanan.

Tugas kami dari SATWAS PSDKP adalah untuk melakukan pemeriksaan baik dokumen kapal, barang bawaan dan jenis ikan udang atau kepiting dan volumenya harus kita data.
kapal kapal yang kami amankan tidak perna sampai proses hukum kita lakykan pembinaan agar mereka taat dan tunduk pada UU Perikanan.

Jadi surat-uratnya belum lengkap, bukan di tankap sebernarnya di periksa terus di kembalikan untuk tidak melakukan kegiatan selama ijin belum ada, kita panggil orang untuk megurus perijinan karena malaysia pasti meminta perijinan dari indonesia.

jadi kapal itu kita sudah kembalikan ke pemiliknya dan kita perintahkan untuk membuat surat ijin, karena GTnya dibawah 10 berarti itu nelayanan kecil.

Saat ditanya kantor pengawasan sering kali mengaman kapal nelayan sebatik.?

Menurur Robi kejadiannya tanggal 29/07/2020 jadi kita harapkan semua kapal atau perahu yang ada di sebatik supaya di di lengkapi dengan perijinan dan itu kita sampaikan kepada pemilik kapal untuk membuat perijinan.

Menurut Robi pelanggarannya itu tidak memiliki ijin BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) untuk nelayan kecil kita tidak melakukan proses hukum kita hanya memberikan pembinaan.

harapan kami dari Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan nunukan khusus nya masyarakat sebatik yang mempunyai kapal harus di lengkapi dengan ijin BPKP yang di keluarkan pemda setempat harus dilengkapi supaya kapal tersebut tercatat di pemerintah daerah dan dikantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Harapan kami kepada pemilik kapak nelayan yang sudah habis masa berlakunya tolong supaya di perpanjang.

Informasi yang dihimpun media bahwa Kantor pengawasan sering qmengamankan dan menahan Kapal Nelayan apa pelanggarannya.?

Menurut Robi hampir semua melakukan pelanggaran UU Perikanan No:31 thn 2004 dan perubahannya UU Perikanan No:45 tahun 2009
Jadi kita sudah sering kali sosialisasi dan menyampaikan bahwa semua kegiatan perikanan baik 10 GT kebawa wajib memiliki tanda pendaftaran di pemerintah daerah khususnya di perikanan.

Saran dan masukan buat para pengusaha nelayan agar tertib administrasi dan tertib hukum.?

Menurut Robi bahwa Untuk pengantar ikan kita harapakan untuk menerbitkan atau mengurus perijinan supaya terdata kapalnya/perahunya dan terdata produknya ikannya supaya kita mengetahui sebesar mana kita punya hasil laut yang di kirim ke malaysia setiap harinya setiap bulannya dan setiap tahunnya.

Saat ditanya Terkait soal larang berdasarkan Perikanan apakah sudah disosialisasikan salah satunya pelarangan ekspor kepiting betina.

kami dari segi pengawasan yang pertama kami lakukan untuk pengusaha kita periksa kapalnya kemudian kita panggil orangnya untuk di lakukan pembinaan untuk untuk melengkapi kegiatannya yang bisa di pantau oleh pemerintah daerah khususnya Dinas perikanan kabupaten nunukan dan Dinas DKP provinsi Kalimantan Utara

Saat ditanya berapa ton ikan perharinya dari indonesia masuk tawau malaydia setiap harinya?
.
Menurut Robi yang kita data di tahun ini dari tanggal 03 /08/2020 itu itu setiap bisa mencapai 28 Ton untuk hari ini yang kita data produk yang keluar dari kaltara itu kurang lebih 28 Ton ikan perhari belum lagi kepiting dan Udang .

Kami dari petugas pengawasan hasil perikanan berharap bahwa untuk kapal kapal khususnya sebatik harus di bantu dari segi perijinan kami sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal untuk melakukan penerapan perijinan adalah untuk penarikan PNBP untuk negara dan terdaftarnya 1 perahun atau kapal yang 10 GT yang berada di kabupaten nunukan itu untuk mengetahui jumlah nelayan yang ada di kabupaten Nunukan ini.

Menurut Robi kalau dari sebatik ketawau ada perahu pemuat namanya jongkong sekitar 9-10 kapal kalau yang ada di Nunukan sekitar 7 kapal untuk melakukan kegiatan pengiriman perikanan itu semua sudah di lengkapi dengan ijin dan dokumen yang lengkap.

dan selama pandemi covid-19 kami tetap melakukan pengecekan dan pengawasan yang di lakukan sesuai protokol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Rekan dari kesehatan pelabuhan untuk mengecek suhu tubuh supaya tidak masuk di sebatik.

Alhamdulillah apa yang kami lakukan di sebatik khusus nya semua instansi yang berada di sebatik kita selalu bergabung untuk melakukan koordinasi mengenai perkembangan perikanan yang berada di sebatik

Kami selalu menyampaikan pintu pintu yang sudah di buka pemerintah di harapkan untuk pengusaha melakukan pengurusan BPKP dan pelaporan produksi yang untuk di ekspor ujar Robi kepada wartawan.

(amsal yusuf)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *