Bupati HSU Vicon dengan BKKBN Pusat

129 0

Amuntai – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M. Si bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat Dra. Hj. Anisah Rasyidah, MAP, Selasa (11/8) kemaren mengikuti pertemuan Audiensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pertemuan dengan Bupati dan Wali kota se Indonesia melalui Video Conference (Vicon) Via Zoom Meeting di Mess Negara Dhipa amuntai.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo. Dihadapan seluruh bupati dan walikota se Indonesia yang mengikuti pertemuan virtual menegaskan bahwa BKKBN tetap berupaya meningkatkan peran, fungsi dan kesejahteraan bagi PLKB.

Menurutnya kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan program Bangga Kencana kepada seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh KB atau PLKB.

“Rasio penyuluh KB PNS saat ini bila dibandingkan dengan jumlah desa atau kelurahan satu berbanding enam. Padahal idealnya satu orang penyuluh KB PNS berbanding dua orang penduduk,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah PLKB Non PNS se Indonesia tercatat saat ini hanya sekitar 9.977 orang. Untuk itu, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memperkuat ketersediaan tenaga tersebut. 

“Kami harus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang telah memperkuat ketersediaan tenaga yang diperankan sebagai PLKB Non PNS,” tegasnya.
Sementara itu Kepala DPPKB HSU Dra. Hj. Anisah Rasyidah, MAP berharap melalui pertemuan audiensi Kepala BKKBN pusat dengan pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Kementerian Dalam Negeri dapat melahirkan kebijakan mengatasi kekurangan Penyuluh KB di daerah.

“Kami (daerah) menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kependudukan, diantaranya terkait masih kurangnya tenaga PLKB di daerah,” terangnya.

Kurangnya tenaga PLKB erat kaitannya dengan terbatasnya anggaran. Sehingga honor yang diberikan kepada PLKB dibawah standar upah minimum kabupaten. Terlebih lagi Pemerintah daerah terkendala menambah tenaga PLKB karena terbentur peraturan pelarangan mengangkat tenaga honorer sejak 2018.

“Untuk di HSU hanya ada 30 PLKB dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 219. Semoga hasil pertemuan audiensi ini memberi angin segar bagi PLKB seluruh Indonesia, apalagi audiensi ini turut dihadiri pejabat dari Kementerian keuangan, Kemendagri dan Kemen PAN dan RB,” tuturnya.

Malahan Anisah menyebutkan idealnya satu penyuluh KB membina atau mewilayahi dua desa. Tapi untuk di HSU satu penyuluh KB sampai membina enam desa.

fai/IB

Related Post

Kapolres HSU Temui Guru Danau

Posted by - September 1, 2020 0
Amuntai, BARITO Keberadaan ulama kharismatik asal Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) K‎H. Asmuni atau yang lebih dengan…

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *