Aktifis Hukum Kapuas Angkat Bicara Terkait Polemik Hutan Adat Desa Kinipan

  • Whatsapp

Kuala Kapuas, infobanua.co.id – Ramainya perbincangan dimedia sosial terkait penangkapan aktifis ketua komunitas adat laman kinipan kabupaten Lamandau kalimantan tengah. membuat gerah semua organisasi dan kelembagaan adat yg ada di kalimantan.

terkait hal tersebut, aktifis hukum sekaligus tenaga pengajar di sekolah tinggi ilmu hukum kapuas, Gusti M.Irawan Bismarck SH. SPdI saat dimintai pendapatnya di sebuah Cafe jalan Barito, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat mengatakan, Negara melalui sistem pemerintahannya, harus turun tangan langsung mengatasi polemik yang terjadi terkait pembabatan hutan adat. Padahal, kedudukan hukum hutan negara dan hutan adat itu berbeda, jelas Gusti.

Hutan negara beralaskan “hak menguasai negara’’ berkedudukan umum (lex generalis) dan posisi pemerintah didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 5/1960 (UUPA). Sedangkan hutan adat beserta hak ulayat atau hak tradisional lainnya berkedudukan khusus (lex specialis) dan berlaku hukum adat sesuai dengan Pasal 5 UUPA”,Lanjutnya.

Dosen Ilmu Hukum di Kapuas menjabarkan, terkait bahwa ada pernyataan bahwa di Lamandau tidak ada hutan adat, beliau menanggapinya dengan tersenyum ” terlalu dini mengatakan bahwa disuatu wilayah yang dihuni masyarakat lokal sejak ratusan tahun, tidak ada hutan adat Artinya, hutan adat tidak lahir dari negara, hutan adat jauh sudah ada sebelum negara ini berdiri. Selama ini, sering kali kawasan hutan diklaim sebagai hutan negara. Padahal, hutan negara tidak akan pernah ada sepanjang hutan hak dan hutan adat belum ditetapkan”.

“saya dan kita semua berharap agar negara bisa cepat menyelesaikan konflik terkait pembabatan hutan, jangan mengundang investor sebelum mempelajari karakteristik lingkungan, dampak dan akibatnya, agar kita selalu dalam kondisi damai dan tentram”, harap Gusti.

Negara mempunyai tujuan yang tertuang konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang arti dan tujuan utama negara adalah untuk memakmurkan rakyatnya, seluas apapun lahan yang digarap, ketika lingkungan sekitarnya masih terdapat masyarakat miskin maka tujuan negara itu gagal, pungkas Gusti. ( Didik S )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *