Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng : PT HPL Memiliki Izin Dari Menteri LHKRI

  • Whatsapp

Gunung Mas, infobanua.co.id – PT Hutan Produksi Lestari ( HPL ) yang terletak di Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya merupakan Perusahaan pengolahan kayu yang memiliki izin dan dokumen resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Ir Sri Suwanto Melalui Kepala Bidang Perencanaan Dan Pemanfatan Hutan Dishut Provinsi Kalteng, Agustan Saining membenarkan terkait perizinan PT HPL dan menjelaskan bahwa perusahaan ( PT HPL ), memiliki perijinan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : 54/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020, Tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( IUPHHK ) dalam hutan tanaman industri dengan areal produksi seluas kurang lebih 10.050 hektar pada wilayah KPH unit XI di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng.

“PT HPL sudah jelas memiliki IUPHKK dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dengan areal produksi seluas Kurang lebih 10.050 ha dengan nomor : 54/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020”, tegas Agustan Saining.

Terkait dan menanggapi berbagai pihak yang menanyakan soal perijinan PT HPL Marjonie Bakar selaku Perwakilan Dari Manajemen menegaskan selama ini PT HPL telah memenuhi apa yang jadi kewajiban perusahaan kepada pemerintah untuk bisa beroperasi dan tidak mungkin pihaknya berani melakukan pengangkutan hasil bahan mentah kayu sampai hasil produksi tanpa dokumen atau surat jalan dari PT HPL.

Sudah jelas PT HPL memiliki perijinan dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : 54/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020, Tentang pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( IUPHHK ) dalam hutan tanaman industri dengan areal produksi seluas kurang lebih 10.050 hektar pada wilayah KPH unit XI di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng.

Setiap pengiriman ,untuk transportasi truk biasa kami melaksanakan sesuai dengan standar yang ada, bak tertutup dan kapasitas sesuai dengan aturan berlaku. “Semua angkutan selama kami beroperasi semua jelas dan ada Dokumen resminya sesuai aturan pemerintah”, jelas Marjonie sambil mengakhiri wawancara. ( Didik S )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *