5 Kali WTP Kembali Diraih Tanbu

BATULICIN – Berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menerima penghargaan WTP 5 (Lima) kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).

Penghargaan WTP yang diterima Pemkab Tanbu tersebut diumumkan pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar oleh Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (22/09/2020) pagi.

Rakernas yang digelar secara virtual tersebut dibuka langsung oleh Menkeu RI Sri Mulyani dan di ikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Dari Kabupaten Tanah Bumbu, dihadiri oleh Wakil Bupati H. Ready Kambo, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Anwar Salujang, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Aminuddin yang meyaksikan secara langsung dari Digital Live Room (DLR) Kantor Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin.

Selain memberikan penghargaan WTP 5 kali berturut-turut, Kemenkeu RI juga memberikan penghargaan WTP 10 kali berturut-turut kepada Kementerian Negara/Lembaga, Provinsi, Kota, dan Kabupaten, dan penghargaan Barang Milik Negara (BMN) Award kepada Kementerian Negara dan Lembaga.

Wakil Bupati H. Ready Kambo bersykur atas capaian laporan keuangan tahun 2019 yang meraih penghargaan WTP dari Kemenkeu RI.

Ia mengatakan penghargaan WTP tersebut akan dijadikan semangat untuk terus melakukan perbaikan tatakelola keuangan Negara kedepannya.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak baik Kementerian Keuangan, BPK, DPRD, dan jajaran pemerintah daerah sehingga Pemkab Tanbu meraih opini WTP.

Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI, Andin Hadiyanto mengatakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan menyamakan persepsi dan menyatukan komitmen untuk melakukan sinergi guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara, serta kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat membuka Rakernas mengatakan tahun ini Pemerintah Pusat kembali meraih opini WTP untuk LKPP dan LKBUN Tahun 2019. Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari laporan keuangan Kementerian Negara dan Lembaga tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL yang sebelumnya tahun 2018 sebanyak 81 dan tahun 2019 sebanyak 84 WTP.

Pencapaian yang meningkat juga terlihat pada laporan pemerintah daerah pada tahun 2019 yang meraih WTP sebanyak 486 dari 542 Pemerintah Daerah.

Adapun pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP ini terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota, dan 365 Pemerintah Kabupaten.

Apabila dibandingkan tahun 2018, keberhasilan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas LKPDnya meningkat sebesar 7,9 persen.

Sri Mulyani berharap capaian opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan. Bagi yang belum mendapatkan opini WTP diharapkan dapat melakukan langkah yang efektif dan terukur dalam menyelesaikan temuan dan menindaklanjuti rekomendari BPK secara bersungguh-sungguh sehingga pengelolaan keuangan Negara dapat memperoleh Opini WTP pada tahun 2020.

Menkeu juga berharap bagi yang meraih penghargaan WTP 5 dan 10 kali berturut-turut bisa menjadi contoh dan tidak dicederai oleh berbagai tindakan atau hal-hal yang bisa menimbulkan laporan keuangan tidak menggambarkan tata kelola yang baik. ( Roni)