Warga Podenura Mempertanyakan Surat Kades Kotodirumali

  • Whatsapp

Mbay – Komunitas warga keturunan asli desa Podenura, kecamatan Nangaroro kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Podenura Diaspora Sedunia atau Podenura Family mempertanyakan Surat Kepala Desa Kotodirumali berlogo kabupaten Nagekeo, Nomor : 005/PEMDES_KDM/176/09/2020 tanggal 16 September 2020 dengan perihal penyusunan peta aset desa.

Hal ini disampaikan Tobby Ndiwa, yang juga salah satu perwakilan warga podenura diaspora yang juga advokat dan pengacara Kepada media ini Kamis (24/9/2020).

Tobby mengatakan bahwa dalam diskusi internal komunitas, dirinya merasa suatu tindakan sangat ceroboh dan ngawur yang dilakukan kepala desa Kotodirumali Maternus Mau dengan mengeluarkan surat berlogo pemerintahan kabupaten Nagekeo tersebut.

Sangatlah konyol surat tersebut menggunakan acuan UU Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Nomor 11 tahun 2019 sebagai legal standing, namun tidak memahami substansi dan teknis bagaimana penerapan yang benar. “Dimana surat itu yang kami anggap secara yuridis merupakan produk Tata Usaha Negara (TUN) yang salah sasaran dan cacat prosedur,” katanya.

Dikatakan, Isi surat tersebut mencampuradukan dan tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan ranah administrasi pemerintahan dan ranah adat atau ulayat. Dalam surat undangan tersebut yang di undang diantaranya pengurus desa Witurombaua, pautola dan paumali yang masuk dalam Yurisdiksi adminstrasi kecamatan Keo Tengah dan desa Podenura kecamatan Nangaroro.

Secara hierarki adminstrasi kepemerintahan, seharusnya yang berhak mengirim surat dalam rangka membahas peta aset desa adalah kewenangan pejabat kecamatan keo tengah dan pejabat kecamatan Nangaroro, desa hanya bersifat yang mengusul, bukan decision maker, kecuali urusan internal di kecamatan yang sama.

Ditegaskan Tobby bahwa perlu publik ingat persoalan tapal batas Podenura dan Kotodirumali ada historis yang beberapa era nyaris terjadi konflik horizontal antar warga di beberapa dekade silam. Karena desa Podenura dan desa Kotodirumali masuk dalam yurisdiksi adminstrasi yang berbeda. Lalu pada poin 9 surat undangan, kepala desa kotodirumali mengundang tokoh-tokoh adat.

“Bagi kami mengundang tokoh adat internal kecamatan keo tengah sah-sah saja, itu urusan kalian. Tetapi menyinggung apalagi mengundang tokoh adat desa podenura kecamatan nangaroro itu bukan ranah pejabat desa kotodirumali. Bagi kami surat tersebut sangat melecehkan ulayat Udu Pode Eku Nura termasuk turunan di dalamnya,” jelasnya.

Perlu di ingat, Penjelasan atas undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ttg desa pasal 12 poinya sangat jelas bahwa. “Lembaga Adat Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa” kira -kira begitu penjelasan pasal dimaksud.

Karena apabila menyentuh ranah adat, maka yang berhak untuk berbicara sesuai perihal surat dimaksud termasuk tentang urusan tapal batas adalah kewenangan ulayat Udu Pode Eko Nura dan Ulayat Udu Dodo Eko Wajo yang berada di Nua Daja. Artinya Mosadaki Udu Dodo Eko Wajo yang punya kewenangan mengundang Mosadaki Udu Pode Eko Nura. Dalam perspektif adat atau ulayat keduanya, diluar itu tidak berhak untuk “mbabho” untuk mengambil peran.

Hal itu bisa dibuktikan pada pesta adat pala peo di daja wawo sekitar tahun 1992, rombongan tokoh adat mosadaki daja wawo dari strata tertinggi dan terendah mengundang secara adat mosadaki Ulayat Udu Pode Eko Nura di iringi tarian oleh para penari sepanjang jalan termasuk saat jamuan makan berlangsung selama 24 jam.

Tegas Tobby Ndiwa yang juga putra Podenura turunan koti pode. Hal itu juga disampaikan bapak Robert Rero mantan birokrat dan akademisi yang berdomisili di Kupang, juga menyesalkan surat tersebut. Menurutnya Surat tersebut secara tidak langsung sangat tidak menghargai pejabat kecamatan Nangaroro, dimana yang di lakukan kepala desa kotodirumali sudah melampui kewenangan pejabat kecamatan Keo Tengah dan tidak memhami aturan admintrasi negara yang benar.

Dimana peran pimpinan camat keo tengah. Untuk itu kami warga Podenura Diaspora Sedunia minta camat keo tengah beserta pemerintah kabupaten nagekeo untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas Desa Podenura Kecamatan Nangaroro

Dan Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah yang sejak era ketika masih di bawah naungan kabupaten Ngada sampai pasca pemekaran dengan lahirnya kabupaten Nagekeo masih menjadi benang merah tanpa adanya sampai saat ini. Kami warga podenura diaspora sedunia meminta dan mendukung pemda nagekeo beserta camat keo tengah dan camat nangaroro menjadikan persoalan ini sebagai salah satu prioritas penyelesaian.

Sehingga adanya kepastian tapal batas secara adiminsrrasi, sekaligus sebagai bagian dari bentuk preventif agar menghindari konflik yang timbul di perbatasan di kemudian hari. Kami juga meminta partisipasi aktif pemda nagekeo beserta jajaranya bisa memfasilitasi penyelesaian tapal batas baik secara admnistrsi maupun secara Adat antara Ulayat Udu Pode Eko Nura dan Ulayat Udu Dodo Eko Wajo. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian yang kelak bisa menjadi bom waktu.

arton/IB

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *