Papua adalah kita, dan kita adalah Indonesia

Oleh: Adhiya Muzaki

Kondisi di Papua akhir-akhir ini memanas. Beberapa kali demonstrasi berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Bulan lalu, seorang prajurit TNI gugur serta sejumlah aparat lainnya terluka akibat panah saat mengamankan demo di Kabupaten Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8/2020). Dalam aksi tersebut, juga terdapat satu korban dari pihak penyerang TNI-Polri yang tewas karena terkena panah rekannya sendiri.

Aksi anarkistis juga dilakukan di Jayapura. Akibat buntut dari tindakan rasialis terhadap mahasiswa asal Papua di Asrama Papua Surabaya, Jawa Timur beberapa bulan lalu. Sejumlah fasilitas umum dibakar oleh massa. Massa yang berjumlah ratusan itu sempat membakar kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Massa juga membakar kantor Telkom, kantor pos, serta fasilitas publik lainnya.

Kali ini, Papua sedang diramaikan dengan issue otonomi khusus (Otsus). Dilansir dari CNN.com, Ribuan massa tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (24/9/2020). Mereka menolak penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II. Otsus Jilid II itu disebabkan karena selama penerapannya, tidak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat Papua. Salah satu yang disorotinya adalah dana otsus yang digelontorkan pemerintah, namun tak memberi dampak yang positif bagi warga.

Selain persoalan di atas, yang perlu kita soroti bersama ialah soal keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia. Wacana tersebut kembali merebak. Sebagaimana diketahui permintaan tersebut bukanlah yang pertama kali dilontarkan. Kala itu, Papua pernah meminta untuk merdeka dari negara ini namun selalu berhasil dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan untuk menginginkan kemerdekaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti hak, budaya, latar belakang sejarah serta realitas yang ada pada saat ini.

Dalam kaitannya dengan faktor hak. Masyarakat Papua merasa bahwa sudah menjadi kebebasan mereka untuk merdeka dari Indonesia karena hak tersebut memang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB.

Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri atas dasar di mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka. Selain itu, hak untuk menentukan nasib sendiri juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Papua tidak harus diselesaikan dengan cara memerdekakan diri dari Indonesia. Intinya Papua tidak harus menjadi negara merdeka dalam menjalankan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.

Di sisi lain, masyarakat Papua merasa adanya perbedaan pada ras mereka dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di wilayah wilayah lainnya. Mereka berasal dari rumpun ras Melanesia dan bukannya Melayu seperti masyarakat Indonesia lainnya. Perbedaan ras inilah yang membuat mereka tidak merasa menyatu dengan rakyat Indonesia lainnya. Terlebih lagi terdapat suatu asumsi bahwa ada semacam superioritas ras di Indonesia.

Akan tetapi penulis perlu mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya tidak mengenal superioritas suku bangsa. Tidak ada ras yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini ada karena negara yang kaya akan berbagai keragaman baik itu keragaman budaya bahasa maupun sejarah termasuk pula suku bangsa.

Selanjutnya kepercayaan bahwa Papua memang lebih baik berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dapat didukung juga oleh peran besar yang bisa diemban oleh Papua itu sendiri. Jika argumen sebelumnya menitikberatkan pada peran Indonesia dalam memberikan hak yang baik bagi Papua maka sebaliknya argumen ini berkaitan dengan peran besar Papua untuk Indonesia. Papua bukan hanya kantong emas dalam hal sumber daya alamnya bagi Indonesia melainkan sumber bagi pemahaman atas keanekaragaman budaya yang lebih kaya. Mengapa keanekaragaman budaya begitu penting bagi Indonesia? Alasannya adalah karena setiap budaya di segala pelosok Indonesia melahirkan produk-produk yang berbeda beda.

Papua dan dinamikanya memang tampak demikian unik dan persoalannya tidak mungkin diatasi segera maupun seperti secepat membalikkan tangan dan bukan hanya karena persoalan waktu saja. Akan tetapi lebih dari itu memang harus ada kemauan politik yang kuat dari tiga komponen domestik tersebut. Tiga komponen tersebut ialah Pemerintah Pusat, Daerah dan TNI serta Polri. Bahwa reformasi atas seluruh kehidupan bangsa di Papua harus berjalan baik secara bertahap maupun mempunyai bukti konkrit atas konteks positifnya.

Sejak awal, Papua merupakan bagian dari persaudaraan dengan Indonesia. Meskipun dalam sejarahnya Papua baru kembali ke pangkuan Indonesia pada tahun 1963, namun tercatat dari rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan oleh Belanda, sebenarnya Papua sudah dari awal menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia.

Sukarno sendiri menegaskan hal ini dalam sebuah pidatonya: “Orang kadang-kadang berkata, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah ibu pertiwi. Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk kedalam wilayah Republik Indonesia.“

Papua adalah Kita. Sebuah provinsi yang menempati wilayah Indonesia paling timur di Indonesia. Wilayah ini juga sering disebut sebagai Papua Barat karena sebutan Papua dapat merujuk pada seluruh Pulau Papua. Termasuk juga Papua Nugini. Wilayah ini memiliki banyak sekali keunikan. Selain alamnya yang masih asri, adat istiadatnya pun masih kuat. Terdapat 255 kelompok suku ash di Papua yang memiliki bahasa masing-masing. Suku suku tersebut antara lain Ansus, Amungme, Asmat, Ayamaru, Bauzi, Biak, Dani, Empur, Hatam, Iha, Komoro, Mee, Meyakh, Moskona, Nafri, Sentani, Souk, Waropen, Wamesa, Muyu, Tobati, Enggros, Korowai, Fuyu dan masih banyak lagi.

Banyaknya persoalan yang dihadapi pemerintah Indonesia terhadap Papua harus segera ditangani dengan cara mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat Papua. Jika tidak ada skala prioritas dari pemerintah dalam persoalan Papua, bisa saja eskalasinya akan semakin panjang dan meluas.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus sadar bahwa konflik yang terjadi di Papua saat ini membuktikan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam menjadikan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Koordinator Penggerak Milenial Indonesia

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts