Kepala UPTD Pasar Kota Tebing Tinggi Diduga Lakukan Actus Reus, Dan Mens Rea Pidana

  • Whatsapp

Tebing Tinggi, infobanua.co.id – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, berinisial ES, diduga telah melakukan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi Unsur Objektif (Actus Reus), dan Unsur Subjektif (Means Rea), yakni Menggunakan Kewenangan Yang Berlebihan, dan Dengan Sengaja Tidak Melakukan Aturan Yang Sudah Ditetapkan, demikian pernyataan Ratama Saragih Walikota DPD LSM Lira, Sabtu (17/10/2020).

Adapun Bentuk Actus Reusnya dengan melakukan Penyalahgunaan Wewenang, sebagai Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, dengan melakukan Perbuatan Sewenang-wenang yaitu Penyegelan Kios/Los Para Pedagang Pasar Kain, Memaksa Mengosongkan Kios/Pasar Kain yang Ditempati Pedagang Pasar Kain melalui Surat Dinas Resmi, dan menembuskan Surat Dinas Resmi tersebut kepada Instansi terkait, melakukan Pembagian Kios/Los Pasar Kain dengan Tidak Terukur, dan Tidak Tertib, serta Tidak Melakukan Relokasi Pasar Pedagang Pasar Induk, padahal Anggaran Relokasi Pasar Induk, ada ditampung dalam APBD TA. 2019, Kota Tebing Tinggi, Sebesar Rp.100.000.000.
Sementara Unsur Subjektifnya (Mens Rea) lanjut Responder BPK ini, dengan sengaja melakukan pembiaran atas Tidak Adanya Surat Perjanjian Sewa Kios Pasar, Sebanyak 1652 Unit Kios/Los, sebagaimana termaktub dalam LHP BPK RI Nomor 43B/LHP/XVIII-MDN/04/2020, Tanggal 23 April 2020, padahal selaku kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan, seharusnya Mengetahui, Menguasai Tugas Pokok dari Unit Pelaksa Teknis Daerah (UPTD) Pasar sebagaimana diatur pada Pasal 1, Ayat (10), Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 96, Tahun 2017, tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dan dijelaskan dalam Peraturan Menpan RB, Nomor 18, Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dan Lembaga Pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan Resiko Penyalahgunaan Retribusi Pasar.

Penggiat Anti Korupsi ini menitik beratkan pada Resiko, sebab akibat, Kausalitas dari perbuatan Kepala UPTD Pasar Disperindag Kota Tebing Tinggi, melakukan Penyalahgunaan Penerimaan Retribusi Pasar, terdapat pada Data Surat Perjanjian Sewa Kios yang Tidak Akurat, dan Valid, bisa dijadikan Bukti Permulaan Dugaan adanya penyalah gunaan Uang Negara melalui Retribusi Pasar, yang seharusnya menjadi Milik Negara melalui Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi.

Kordinator Jejaring Ombudsman ini dengan tegas mengatakan, bahwa UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberikan wewenang dalam hal Tugas Teknis Operasional, yakni langsung memberikan Jenis Layanan Publik Kepada Masyarakat, guna mendukung Pelaksaan Tugas Organ Induknya, yakni Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, dengan mengunakan Petunjuk Teknis, yaitu Peraturan Daerah, Nomor 01, Tahun 2018, Tanggal 01 Agustus 2018, tentang Perubahan Atas Perda Kota Tebing Tinggi, Nomor 06, Tahun 2011, tentang Retribusi Daerah, serta Peraturan Walikota Tebing Tinggi, Nomor 08, Tahun 2018, tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Kepala UPTD Pasar Disperindag Kota Tebing Tinggi tidak diberi wewenang menindak, memberi sanksi eksekusi, apalagi memaksa orang untuk berbuat sesuatu, selayaknya lah kepala UPTD Pasar Disperindag Kota Tebing Tinggi sebelum mengambil tindakan hukum, dan atau tindakan sanksi tegas seharusnya terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Kepala Induk Organnya yakni Kepala Dinas Perdagangan Tebing Tinggi, kemudian berdasarkan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi. Kadisperindag meminta petunjuk, arahan, Konsultasi Hukum kepada Kajari Kota Tebing Tinggi c/q Kasi Perdata, dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi.

“Kita meminta kepada Pihak Aparat Penegak Hukum untuk tidak ragu mengambil tindakan hukum dengan mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2019, selanjutnya memanggil, dan memeriksa Semua Aparatur yang terkait, meminta BPKP sebagai APIP, dan atau Auditor Independen BPK RI untuk menghitung Kerugian Negara akibat Kebocoran Uang Masuk Negara Melalui Retribusi Pasar, yang Terindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana di ancam dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31, Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55, Ayat (1), KUHPidana,” tandasnya.

(RG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *