Awas….!!! , Espektasi Kolaborasi Mafia Anggaran Bermain Di APBD TA. 2021 Kota Tebing Tinggi, BANGGAR DPRD Kota Tebing Tinggi Patut Mewaspadai

  • Whatsapp

Tebing Tinggi, infobanua.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tebing Tinggi patut mewaspadai masuknya Mafia Anggaran dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD, Tahun Anggaran 2021, dan jangan ada indikasi proyeksi berperan sebagai Mafia Anggaran. Demikian disebutkan Ratama Saragih Walikota Non APBD LSM Lira Kota Tebing Tinggi, Kamis (21/10/2020).

Lebih lanjut Ratama mengatakan, bahwa berdasarkan Permendagri, Nomor 64, Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sudah terbit sekaligus sebagai Dasar dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308, Undang-undang Nomor 23, Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 89, Ayat (2), Peraturan Pemerintah, Nomor 12, Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mafia Anggaran ini bermain ketika akan disusun, dan ditetapkannya Perda Kota Tebing Tinggi, tentang APBD TA. 2021. Mafia Anggaran menyusup kedalam Team Penyusun KUA, dan PPAS, yang mengkondisikan Proyek-proyek yang Spektakuler dengan Mata Anggaran yang besar, seakan-akan KUA, dan PPAS, sudah tersusun, dan atau terencana, sesuai dengan Amanah Regulasi, yakni Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Pusat, sehingga tercapailah Kesepekatan Bersama Pemko Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi, sebagai Dasar Dalam Penyusunan Ranperda APBD TA. 2021.

Tegas Responder BPK ini, menyebutkan bahwa Mafia Anggaran ini akan memainkan peranannya sangat imajinanatif, seakan ada tindakan akurasi proteksi proporsional, namun dibalik itu terjadi mengkondisikan Proyek-proyek yang didanai oleh DAU, DAK, kedalam APBD TA. 2021 yang sudah ada Pemiliknya, namun bukan kategori Skala Prioritas. Buktinya, Pembangunan Pasar Induk sudah Total Lost, Pembangunan Bronjong yang katanya dapat mengatasi Banjir di Kota Lemang ini, Revitalisasi Pasar Kain yang masih menyimpan segudang Misteri, serta Pengadaan Buku di Dinas Pendidikan, belum lagi Pengadaan Alkes yang menuai kontra versus.

“Ini yang disebut Korupsi Massif dan Terstruktur sehingga Uang Rakyat Ratusan Miliar sia-sia, tidak tampak hasil pembuktian dirasakan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, dan percuma ada tersebutkan Dana Anggarannya, namun terindikasi diduga penggunaannya Fiktif ,” tukasnya.

(AG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *