Di Duga Pembangunan Rehab SMPN SATU ATAP I TIRTAJAYA Tabrak Undang-undang KIP

  • Whatsapp

Karawang, Infobanua.co.id – Pemerintah pusat telah menggelontorkan bantuan berupa sarana pra sarna pembangunan di bidang pendidikan di mana bentuk bantuan tersebut untuk meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan.

Mulai dari tingkat terendah sampai tingkat teratas,pemerintah melalui bantuan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) telah di realisasi ke masing-masing wilayah.

Bentuk bantuan yang di terima oleh masing sekolah,seperti pembangunan gedung sekolah,dan rehabilitasi di mana pelaksanaan nya ada yang di kerjakan secara swakelola dan ada juga yang di kerjakan oleh rekanan ( pemborong ),untuk itu demi menjaga kebocoran anggaran yang di duga di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah yang berperan dalam monitoring kegiatan tersebut harus benar-benar ketat dalam pengawasan.

Seperti hal nya pembangunan Rehabilitasi SMPN SATU ATAP I TIRTAJAYA yang berada di dusun Ciguha desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya kabupaten Karawang,diduga proyek pembangunan rehabilitasi di duga tidak sesuai RAB.

Seperti hasil pantauan awak media dengan tanpa di pasangkan nya papan proyek pekerjaan,hal ini menjadi pertanyaan besar untuk publik dan di duga sudah melanggar dari undang-undang Keterbukaan informasi publik seperti yang telah tertuang

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Seperti apa yang di katakan salah satu pekerja AUNG mengatakan,”Sebenar nya papan proyek ada pak,cuma di simpan dimana kami tidak tahu,dan untuk rehab tiga ruang kelas ini anggaran berapa nilai nya saya tidak tahu pak,kaitan pemasangan baja ringan itu dari orang luar,dan untuk pemasangan cor slup bagian atas cuma dua ruang kelas,sedangkan untuk satu ruang kelas lagi menggunakan cor slup atas menggunakan yang lama,”katanya.

Masih AUNG”,untuk pengecatan dari tiga ruang kelas ini,masing masing ruang kelas menghabiskan 3 ( wadah ember ),dengan isi berat 25 kg.dan kaitan harga persatu wadah nya saya tidak tahu pak,dan untuk jenis atap flapon atau kwalitas keramik lantai saya tidak tahu pak untuk lebih jelas nya nanti tanyakan saja langsung pada kepala sekolah pak”,ucap nya.Rabu,21/10/2020.

Sampai berita ini terbit kepala sekolah SMPN SATU ATAP I TIRTAJAYA sulit untuk di komunikasikan dan di temui,dan seolah-olah menghindar.Baik di kantor sekolah maupun di rumah kediaman nya,tidak menutup kemungkinan proyek pembangunan rehabilitasi terkesan ada yang di tutupi,dan dugaan sementara sarat dengan penyimpangan.

Di mohon pada dinas instansi terkait agar segera kroscek apa yang di informasikan melalui media,karena ini Anggaran pemerintah bisa di katakan menggunakan uang rakyat.

MK/Red.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *