E-BUDGETING Tebing Tinggi Diduga Tak Berfungsi, Mafia Anggaran APBD TA. 2021 Bebas Berkolaborasi Dan Bertindak Meraup Cela

  • Whatsapp

Tebingtinggi, infobanua.co.id – E-Budgeting Kota Tebing Tinggi Diduga lumpuh, layu tak berfungsi, akibatnya Mafia Anggaran APBD TA. 2021 leluasa lakukan Korupsi Terstruktur, Massif, dan Terencana,” ujar Ratama Saragih Walikota Non Budgeter LSM Lira Tebing Tinggi, Jumat (23/10/2020).

Cetusnya lagi, sebenarnya Dasar Hukum e-Budgeting itu adalah Pasal 386, Ayat (1), Undang-undang Nomor 23, Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah. kemudian dilanjut Pasal 387 menyatakan, bahwa Inovasi Daerah diantaranya,
a) Peningkatan Efisiensi,
b) Perbaikan Efektivitas,
c) Perbaikan Kualitas Pelayanan,
d) Tidak Ada Konflik Kepentingan,
e) Orientit Pada Kepentingan Umum,
f) Terbuka Untuk Umum.

Ditambahkannnya, hal yang perlu disikapi dalam Penyusunan RAPBD TA. 2021, jika tidak gunakan e-Budgeting adalah
a) Munculnya Kegiatan Yang Tidak Direncanakan,
b) Hilangnya Kegiatan Yang Sudah Direncanakan,
c) Duplikasi Kegiatan, d) Besaran Anggaran Kegiatan Tak Terukur
e) Pengendalian Anggaran Susah, dan f) Tidak Menggunakan Standart Belanja (Komponen).

Nah, ini terjadi disaat Team Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Tebing Tinggi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tebing Tinggi membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD secara tertutup. Publik tidak boleh ikut membahas dengan berdalih Tatib DPRD, apalagi memberikan koreksi atau masukan.

Dalam pembahasan tersebutlah difinalkan, Semua Kegiatan Masuk dalam APBD TA. 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Tebing Tinggi, maka berhasillah Tahap Pertama Kejahatan Korupsi Perencana oleh Mafia Anggaran tersebut.

Beda dengan e-Budgeting, bahwa pada saat tahapan sebelum dibahas dengan DPRD, Penyusunan RKA, detil awalnya sudah masuk e-Budgeting (KUA & PPAS), kemudian Tahapan setelah pembahasan dengan DPRD, sebelum ke Mendagri Penyusunan RKA, sudah final detilnya masuk e-Budgeting (Evaluasi). Terakhir saat Tahapan setelah pembahasan dengan DPRD, dan Evaluasi Kemendagri dimana Penyusunan DPA detil e-Budgeting sudah Tahap Penetapan.

Jika demikian, ujar Bapak dari dua anak ini, Mafia Anggaran tidak bisa bermain, menggiring proyek untuk tujuan koruptornya.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tebing Tinggi sangat patut diwaspadai untuk dijadikan pusat bermainnya Mafia Anggaran tersebut.

“Sebenarnya jika flor di Banggar DPRD Tebing Tinggi setuju untuk menetapkan Rapat Terbuka Pembahasan KUA dan PPAS, maka LSM Lira sebagai fungsi kontrol bisa ikut serta mengawasi Tranparansi Penyusunan RAPBD untuk ditetapkan jadi Perda APBD TA. 2021 Kota Tebing Tinggi,” selanya.

Namun ucap Responder BPK ini, Banggar DPRD pastilah tak setuju kalau Rapat Pembahasan Bersama TPAD TebingTinggi jadi terbuka, inilah yang patut diwaspadai ketika berdalih Tata Tertib Dewan (Tatib),” pungkasnya.

(AG-William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *