Sampaikan Aspirasi Omnibus Law, Gubernur Provinsi Maluku Utara menyurat resmi ke Presiden RI

  • Whatsapp

Foto: Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba

Malut – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) kh. Abdul Gani Kasuba telah mengirim surat secara resmi ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor : 188.31/2042/G.- terkait Penyampaian Aspirasi Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja.

Hal itu di sampaikan Gubernur Malut kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya Pada Selasa, (20/10) sore tadi. Menyatakan bahwa dirinya telah mengirim surat ke Jokowi dodo, Namun
“Beberapa hari saya di jakarta dan melihat perkembangan di sana, ternyata dari sekian Gubernur dibeberapa provinsi yang sempat menolak UU Omnibus Law ternyata pada akhirnya tidak ada yang menolak” Katanya

Hal itu membuat Gubernur tidak mau berkomentar banyak “Oleh karena itu saya juga tidak mau berbicara banyak takutnya saya salah lagi ” tutur Gubernur

Ia mengaku pada awalnya sudah membuat surat dan telah diterbitkan ternyata tidak terjadi mogok kerja dari para buru yang bekerja di Perusahaan seperti PT. Harita Nickel Pt. Iwip dan perusahaan lainnya. Tetapi yang terjadi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan berasal dari mahasiswa.

Meskipun begitu Gubernur katakan harus mendengar aspirasi yang di sampaikan oleh mahasiswa.

Selain itu Surat tersebut bukan berarti Gubernur menindak lanjuti surat penolakan Omnibus Law tetapi sebagai Gubernur Malut dirinya mendengarkan kemudian menyampaikan aspirasi dari buru dan masyarakat Maluku Utara.

Menurutnya Sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI) pada 5 Oktober 2020,
Yang mengakibatkan adanya aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang juga terjadi di Provinsi Malut hingga pada saat ini membuat Gubernur harus menyurat ke Presiden RI.

Dalam surat itu Gubernur menyampaikan beberapa poin yang pertama yaitu Secara umum situasi dan kondisi Maluku Utara pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law / Cipta Kerja berjalan normal, aman dan kondusif.

Kedua, Telah terjadi aksi demonstrasi atau unjuk rasa penolakan terhadap Undang- Undang tersebut oleh elemen mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di beberapa titik, namun dapat dikendalikan oleh aparat Kepolisian Daerah Maluku Utara dan TNI. Sedangkan Aksi yang mengatasnamakan
aliansi organisasi buruh hingga saat ini tidak terjadi.

Ketiga, Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara
dengan ini menyampaikan aspirasi elemen mahasiswa yang menyampaikan tuntutan menolak dan mencabut diberlakukannya
Undang-Undang Omnibus Law / Cipta Kerja, yang telah disetujui oleh
DPR RI.

Gubernur menganjurkan kepada pihak keamanan agar jangan terlalu bersikap resif ketika mengamankan peserta aksi “kita harus terima dan dengarkan apa yang mereka sampaikan” tegasnya.

Yani/IB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *