Ketua DPRD Bawa Persoalan Tarif Ambulance Ke Pansus II

  • Whatsapp

KOTABARU – Guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama kebutuhan transportasi selain Ambulance Puskesmas keliling, Pemerintah Daerah Kotabaru telah mengadakan mobil Ambulance kesetiap desa.

Seperti yang telah diketahui bersama, ada mobil Ambulance mematok tarif dinilai melebihi kemampuan pasien, memberatkan pasien umum, terutama kalangan keluarga kurang mampu.Sedangkan tarif yang ditentukan 5 ribu rupiah.

Menyikapi hal ini, Legislatif sebagai wakil rakyat di DPRD Kotabaru akan mengevaluasi kembali dan membawa persoalan ini kedalam Pansus.

Dalam peraturan Bupati ( Perbup ) nomor 27 tahun 2018 telah diatur mengenai tarif pemakaian mobil Ambulance.

“Sudah ada peraturan daerah tahun 2012 menjadi turunan Perbup. Namun,mesti kita evaluasi,” terang Ketua DPRD Syairi Mukhlis S.Sos.

Dia juga menyampaikan, terkait hal itu saat ini sudah berproses di Panitia Khusus ( Pansus ) II DPRD Kabupaten Kotabaru dan akan dilakukan revisi.

“Akan kami minta ke Pansus, jika bisa meringankan kenapa tidak. Lagipula, ini tidak menyalahi aturan sebut Syairi.

Tapi, tentunya ada perbedaan dengan yang telah memiliki kepesertaan Jaminan Sosial.Antaranya, jaminan persalinan, ini telah ada perlakuan khusus.

Kemudian, menyoal kejadian sebelumnya pada pasien Jampersal tersebut Syairi menegaskan, itu hanya miskomunikasi saja.

Lalu sambung Syairi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik terutama transportasi selain Ambulance Puskesmas keliling. Dan sudah disediakan mobil Ambulance desa, meski belum merata dapat semua, hanya 70 persennya saja.

“Memang target 100 persen, tapi belum bisa, karena kondisi APBD kita sekarang.Selain Ambulance kita juga akan prioritaskan Infrastruktur lainnya,” ungkapnya.

Dia juga meyakini, apabila semua desa tersedia mobil Ambulance dapat dipastikan masyarakat terpenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

“Jika demikian, setelah terpenuhi semua kebutuhan masyarakat akan pengadaan mobilisasi Ambulance didesa, tinggal isi BBM saja. Soal pengaturannya bisa diserahkan kepihak desa,” pungkas Syairi.

( Lepi / Gajali Rahman )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *