Media Terverifikasi Dewan Pers
Beli Tema IniIndeks
banner 728x250
JABAR  

Di Duga Untuk Kampanye Rumah Salah Satu Sekretaris PPS dan Menjabat Sebagai Sekdes

banner 120x600
banner 468x60

Karawang,Infobanua.co.id – Pemilihan kepala daerah kabupeten Karawang tinggal beberapa pekan lagi. Suasana politik semakin menghangat. Hingar bingar kampanye yang di lakukan semua pasangan calon. Tapi dari waktu ke waktu berjalan nya kampanye pelanggaran ada saja yang muncul di lakukan oleh peserta ataupun penyelenggara pilkada itu sendiri. Bak seperti pepatah ” Biwir aing masih baseuh keneh ngomong”, Itulah salah satu  ujaran yang sering terucap oleh sebagian  masyarakat sunda khusus nya di wilayah Karawang yang diperuntukan untuk pepatah ketika sebuah kejadian yang diberitahukan untuk tidak dilakukan, namun dilakukan.

Ujaran ini mungkin akan terus berlanjut terhadap dugaan pelanggaran Pilkada di kabupaten Karawang tahun 2020.

banner 325x300

Beberapa waktu yang lalu Abdul Rohman, S.E Direktur Bramasta Bamuswari menyinggung permasalahan tentang dugaan PPS dan sekretaris PPS yang berasal dari partai politik. Dan itu semua mulai terkuak dengan ditemukannya SK Partai politik dan mundurnya beberapa sekretariat PPS.

Selasa, 3/11/2020

Baru – baru ini ada dugaan tentang Kampanye Pasangan calon nomor 01 di rumah salah satu sekretaris PPS dan juga menjabat sekretaris Desa Rengasdengklok Utara, dan menurut informasi yang di dapat dari Panwaslu Kecamatan Rengasdengklok yang telah membuat LHP yang diteruskan ke Bawaslu Karawang, dan KPUD Karawang telah melakukan pemanggilan pada tanggal 03 November 2020 perihal kejadian ini.

Ini semua membuktikan Bahwa diduga dari sejak awal banyaknya orang – orang yang mempunyai kedekatan dengan parpol dibiarkan berada di posisi penyelenggara.

Dan membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah jera , karena putusan – putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Karawang tidak memberikan efek jera.

Sebagai contoh putusan tentang 1 kepala dinas dan 2 kepala Desa yang tidak dilanjut di sentra Gakumdu perihal pidana pemilunya.

Dalam hal pengawasan pelanggaran hendak nya Bawaslu lebih proaktif tidak menunggu harus adanya masyarakat yang melapor.

Karena kewajiban pengawasan itu berada di pundak Bawaslu yang merupakan Kewajiban yang melekat pada Institusinya, sedangkan masyarakat itu sifatnya hanya pastisipatif,” pungkas nya.

Hs/Red.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published.