Konflik Pertambangan Menjadi Issu Besar  Dalam Revisi RTRW Kab. Bone

  • Whatsapp

BONE, infobanua.co.id – Bertempat di salah satu cafe berlangsung bincang bincang  santai yang di hadiri ketua DPRD Bone dan rombongan, Sekwan serta Ketua APDESI, perwakilan dari Pemerintah Daerah

Bincang bincang santai ini membicarakan tentang penetapan revisi Perda RTRW Kabupaten Bone yang hingga kini belum ada kepastian Hukumnya

Justru, menarik dalam bincang bincang tersebut karena menjadi serius saat para pihak terkait menyampaikan pendapatnya , seperti  Dari Komisi I H. Syaifullah, menurutnya dari 27 Kecamatan yang ada di kabupaten Bone hanya 12 Kecamatan yang bisa diakomodir RTRW masuk wilayah pertambangan karena melihat potensinya termasuk kondisi daerahnya yang di dominasi oleh pemukiman yang  muatan RTRW ini belum ada hasil  sampai hari ini

Sangat disayangkan terbengkalainya pembanguna pembangunan di kab. Bone besar kaitanya dengan blm ditetapkanya  revisi RTRW , dari 328 desa yang ada di kab. Bone hanya  terakomodir 12 kecamatan

“Pemerintah daerah sebagai inisiator secepatnya menyampaikan revisi itu
Karena kalau tidak di tahun 2020 terakomodir, dipastikan  prosesnya akan  menyebrang di tahun 2021 sedangkan dokumen 2021 itu menggunakan anggaran baru Jadi   jangan menggap bolanyanya ada di DPRD, apa yang kami mau proses kalau dokumennya atau drafnya itu tidak ada sementara inisiasinya di pemerintah” ujarnya

Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa DPRD itu  bekerja kami akan memasak tapi kalau bahannya materialnya tidak ada bisa diproses bagaimana masakan itu bisa jadi makanan” Tambah H Syaifullah

Hal yang sama juga di katakan Fahri Rusli bahwasanya RT RW ini sudah berada pada propem Perda  2019-2020 dan bisa pastikan bahwa perda  RT RW, Kabupaten Bone tahun 2020 itu tidak akan ditetapkan  dan meluncur ke 2021 paling lambat di bulan April baru bisa ditetapkan karena ada beberapa tahapan yang harus  dilewati salah satunya  pihak BIG

Pemetaan dasar RT RW di Kabupaten Bone harus pahami  bahwasanya Ran Perda  RT RW  2020 ini memang  terkendala karena persoalan adanya peta dasar yang tidak ingin diperlihatkan melalui daring oleh karena itu persoalan RT RW harus di pahami jangan sampai pada dasarnya terburu-buru menetapkan RTRW justru ada beberapa pihak  yang akan dirugikan kamipun juga tidak mau penetapan RT RW nantinya terbilang mandul dalam pelaksanaannya
RTRW Provinsi Sulawesi Selatan  saja baru disepakati belum ditetapkan jangan sampai ketika Kabupaten Bone RTRW-nya ditetapkan sedangkan induknya RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Ini belum ditetapkan yang ada dari pihak di provinsi pun  kelimpungan  untuk menyesuaikan apa dasar dari RTRW Kabupaten Bone  itu sendiri

Disisi lain Sekretaris Dewan Abu Bakar   mengatakan sebenarnya Revisi RTRW  memang sudah memenuhi persyaratan informasi di provinsi sudah disepakati  tinggal menunggu proses karena belum mendapatkan rekomendasi dari BIG sampai blm di sahkan, kalaupun soal rancangannya  tidak ada persoalan gampang sekali kita buat, tinggal kajian lingkungan hidupnya KLHSnya harus dikerjakan oleh konsultan .jadi perda RT RW itu betul betul perda tersulit dan terlama. Semoga tim penyusunnya nantinya betul betul menjadikan skala prioritas didalam revisi RT RW apa boleh buat kita harus menunggu sesuai tahapan tahapan yang akan terjadi

Sedangkan dari Komisi II H. Kaha melihat Revisi Ran  Perda tentang pertambangan RT WR , Drafnya sudah ada cuman hanya ada beberapa progres yang harusnya sudah bisa dikerja sedang leding sektornya dipemerintah kalau kita tidak bergerak sekarang kapan lagi”Ucapnya

Sementara itu Ketua Dewan Penasehat Aliansi Lembaga sekab. Bone juga salah satu dari perwakilan penambang A. Muh. Ridwan mengatakan
RT RW kab. Bone terkendala akibatnya apa , lampu  jalan saja tida ada di sana karena akibat RT RW , ini kepentingan siapa, kepentinga daerahkah atau kepentingan pengusaha kah atau pejabatannya , kita dahulukan siapa sih masyarakat , politik atau lain lainnya ujarnya dengan dengan tekan nada suara yang tinggi

Lanjut,  Saya dan beberapa penambang menjadi sapi perah karena tidak adanya kepastian hukum
ketentuan yang berlaku, apa yang dilakukan  seharusnya pemerintah daerah harus turun tangan sudah 8 tahun , kalau cuman inisiatif inisiatif percuma, setidaknya perlu tindakan ekstrim demi kepentingan rakyat”tambah A. Ridwan

Menurt dia , dirinya dan teman-teman pelaku usaha maupun masyarakat tidak bisa membangun sekarang karena terkendala dengan  KLH kementrian hukum  . Dirinya sudah 4 tahun mengurus izin bahkan ada sampai 10 dan 15 tahun juga  tidak bisa keluar karena aturan lebih tinggi yang mengatur harus ada penetapan RTRW. Apakah harus menunggu tahun depan,..!! mau makan apa orang kalau, begitu tutup saja  semua
Kalau tidak ada keinginan politik dari pemerintah daerah hendaknya  cari solusi minimal Kapolda supaya memberi kebijakan kepada pelaku usaha kalau memang tidak bisa terbit tahun ini supaya ada ketenangan dalam berusaha, jika memang tidak ada tahun ini lebih baik kami lakukan deskresi saja.

Di akhir bincang bincang Ketua DPRD Bone menyampaikan Proses RTRW bukan hanya di eksekutif , bukan hanya di DPRD tetapi ini berkaitan dengan seluruh aturan yang ada , kebijakan Provensi , RTRW kabupaten tidak boleh ditetapkan sebelum Provensi menetapkan RTRW nya sehingga kita tidak bisa bergerak untuk menetapkannya karena Provensi belum juga menetapkan , kemudian proses BIG sudah jelas jadi di awal Nov kita sudah bisa mengusulka ke subtansi , sebab informasi kenapa Ran Perda RTRW Kab. Bone  belum di serahkan karena menunggu KLHS untuk di selaraskan sekaligus di sesuaikan. (A. ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *