FORUM PEMUDA PEDULI NAGEKEO Minta Kejaksaan Negeri Bajawa segera memanggil dan Memeriksa Bupati dalam Kasus Korupsi di Kabupaten Nagekeo

  • Whatsapp

Mbay, Infobanua.co.id – Id. Hal ini disampaikan Juru Bicara Forum Pemuda Peduli Nagekeo Agustinus Bebi Daga, S.IP Senin (09/11/2020) sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga merupakan Bupati Nagekeo bersama Wakil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah lakukan penguatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga tingkat kecamatan melalui pengembangan sistem organisasi yang responsif untuk lakukan reaksi cepat dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Nagekeo diduga melakukan tindakan Korupsi.    Menurut Gusty pasti jelas Bupati juga mengetahui tindakan Korupsi Dana Penanggulangan Bencana Covid

 Perlu kita ketahui bersama dimana Kejaksaan Negeri Ngada meningkatkan status kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Nagekeo. Kasus tersebut dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ngada (Kajari ) Ade Indrawan, SH.MH menyampaikan perihal peningkatan kasus tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Negeri Ngada, Rabu ( 4/11/2020) lalu

Kajari Indrawan  menjelaskan, pihaknya segera melakukan peningkatan status  penyelidikan menjadi penyidikan  terhadap kasus pengadaan perbekalan kesehatan, penanganan Dana Covid-19 di Kabupaten Nagekeo yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo.

Ade Indrawan yang didampingi Kasie Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Ngada, Edie Sulistyo Utomo SH menjelaskan, pada 21 Oktober  2020 berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat pihaknya mengambil tindakan penyelidikan terhadap dua kegiatan di Nagekeo.

Pertama, kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo,  yang kedua kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD Kabupaten Nagekeo. Pihaknya telah menyimpulkan bahwa terhadap kegiatan pengadaan perbekalan Kesehatan tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo perihal penanganan covid 19 telah ditemukan perbuatan melanggar hukum. Hasil ini  berdasarkan hasil ekspose tim penyelidik disimpulkan  untuk meningkatkan status penyelidikan penanganan perkara dua kasus tersebut.

Kasus inibmenghentak publik Nagekeo. Dalam Kasus Dana Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPDB Kabupaten Nagekeo jelas bupati juga mengetahui karena Proses dari awal sampai prosea pencairan Dana Tanggap Darurat tentu melalui telahan  Staf yang diajukan dari BPBD Kabupaten Nagekeo, namun Gusti menyangsikan dasar hukum apa sebagai pijakan dalam menentukan status Bencana, sepatutnya dibuat kajian Anlisis Risiko Bencana dan JITUPASNA dari sini kita bisa mengetahui layak apa tidak dana itu dikucurkan tutur Mantan Aktivis GMNI Denpasar ini.

Kami minta kasus ini dibuka secara terang benderang sehingga Publik di Nagekeo bisa menilai seperti apa pokok persoalan, Apalagi Bupati dalam panyampaian Visi Misinya menekankan Nolkan   KKN, namun saat ini Nagekeo mulai dilanda Korupsi.

Gusty Bebi Daga mengatakan Kita sadar betapa korupsi akan membawa bencana yang besar kepada negara dan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang sama atau bahkan lebih buruk daripada mencuri dan merampok. Korupsi dilakukan oleh orang diamanahi tanggungjawab untuk tidak korupsi, disumpah untuk menjalankan tugas dan jabatan sejuju-jujurnya. Korupsi merupakan cerminan keserakahan yang tidak terkendali menembus batas-batas moral, hukum dan rasa keadilan masyarakat.

FORUM PEMUDA PEDULI NAGEKEO mengapresiasi Kinerja Kejaksaan Ngada yang telah berani menyampaikan ke Publik dimana Kasus tersebut dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Menurut Gusti efektifnya hukuman  Hukuman bagi koruptor sangat ringan dibanding kejahatan yang mereka lakukan. Kita terlalu menyayangi para koruptor yang tidak berhati dan tak punya rasa malu itu.

Ini tentu bertolak belakang dengan hukuman yang kita berikan kepada para tertuduh teroris dan pengedar narkoba yang sering dijatuhi hukuman mati bahkan ditembak di tempat oleh aparat keamanan. Padahal korupsi dalam pandangan saya jauh lebih jahat karena dilakukan oleh orang yang diserahi amanah jabatan yang menguasai hajat hidup orang.

 Saya yakin kalau kita mengadakan jejak pendapat kepada masyarakat luas tentang hukuman yang pantas bagi koruptor, sebagian besar masyarakat akan setuju bahwa hanya hukuman mati yang pantas bagi para koruptor kakap.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita mulai berpikir untuk menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Kita tidak boleh lagi menyayangi para koruptor dengan memberikan hukuman yang sangat ringan. Wacana ini harus segera diangkat dan diimplementasikan sesegera mungkin. Gusty yakin dengan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, kasus-kasus korupsi bisa sangat berkurang.(ABD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *