Perda Susunan Perangkat Daerah Pemprov Kalsel Harus Efisien dan Efektif

BANJARMASIN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) berharap Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel nantinya harus memperhatikan beberapa persoalan mendasar.

“Hal-hal yang harus menjadi perhatian tersebut antara lain berdasarkan pada asas efesiensi dan efektifitas,” ujar juru bicara Fraksi PKS Haryanto SE saat membacakan pemandangan umum, Rabu (11/12/2020).

FPKS juga menyorot soal tata kerja yang harus lebih jelas guna mengatur tentang fleksibilitas kerja. Sebelumnya Fraksi PKS menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Namun mengingatkan kebutuhan daerah untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai prinsip desain organisasi.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel mengapresiasi kebijakan untuk menata struktur perangkat daerah yang sesuai kebutuhan guna meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penataan tersebut sudah barang tentu berdasarkan undang-undang sehingga perlu evaluasi terhadap perda yang ada,” ujar juru bicara F-PG Athaillah Hasbi, dalam pemandangan umum terhadap perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel, Rabu (11/11).

Dalam pemandangan umumnya tersebut, F-PG juga berharap, agar dalam pembahasan lebih lanjut Raperda perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah yang sesuai perundang-undangan.

Rapat paripurna tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel Syaiful Azhari mewakili Plt Gubernur setempat yang berhalangan datang karena ada kegiatan lain pada saat bersamaan.

Rapat dihadiri Wakil Ketua lembaga legislatif itu, masing-masing Hj Mariana SAB MM dan Hj Karmila, sedangkan Ketua Dewan Dr (HC) H Supian HK SH MH sedang ada tugas luar.

rel/maulida