Pengalihan Dana BunDes Welado ke Proyek Pembangunan Lain di Pertanyakan

  • Whatsapp

BONE, infobanua.co.id – Kepala Desa Welado Kecamatan Ajangale Kab. Bone Muh. Rupi mendapat ultimatum dari ketua koordinator dan pembina BunDes Kab. Bone Drs. Nasrullah Bashir

Informasi yang dihimpun , Ultimatum itu diduga karena anggaran peruntukannya BunDes Masagenae Desa Welado tidak disertai bukti pengeluaran sesuai dengan nominal anggaran yang berjumlah kurang lebih Rp. 200. Juta sejak 2017 hingga 2019 dimana di duga dana DD yang yang digunakan BunDes Welado dipertanyakan

Seperti pengalihan dana BunDes ke proyek lain tanpa disertai Berita Acara dan tidak di tanda tangani oleh BunDes itu sendiri dimana seharusnya dana yang jumlahnya kurang lebih Rp.200 juta itu dari tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan no. Rekening sekian dan BunDes bertanda tangan supaya ada pertanggung jawabannya saat dipertanyakan isi BunDes tersebut.

Salah satunya seperti tahun anggaran 2017 dengan perencanaan pengadaan bangunan kuliner dengan anggaran Rp. 75 Juta ternyata pembangunanya tidak selesai hingga kini dan bahkan ironisnya tidak pernah sama sekali di pungsingkan oleh warganya dan hal itu diakuinya sendiri Kepala Desa Welado, belum lagi pengajuan bantuan yang awalnya berbentuk satu unit tractor dengan anggaran Rp.158.450.000 namun seiring berjalannya waktu di ganti dengan pompanisasi yang juga hingga kini di pertanyakan.

Saat di konfirmasi, ke Kades Welado Muhammad Rupi mengatakan
” Memang bangunan itu belum selesai tetapi fisiknya tetap ada dan tidak ada yang bermasalah” ujarnya

Kabid PMD Bone Drs Nasrullah saat dikonfirmasi Via Tlpon mengatakan , dirinya telah turun langsung kelokasi melihatnya dan diakui memang ditemukan beberapa kejanggalan dalam penggunaan anggaran tersebut

Olehnya itu dirinya memberi peringatan keras agar bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan bukti bukti sesuai pertanggung jawabnya yang berhubungan dengan Badan Usaha Desa (BunDes) sebelum berakhir tahun 2020

“Jika hal itu tidak bisa di pertanggung jawabkan maka itu jadi satu temuan kami akan menjadi proses hukum setidaknya akan ada tindakan yang akan di lakukan oleh pihak pemerintah Daerah atau pusat.
(A. Ida )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *