Juri Ardiantoro : Pembangunan Wilayah Harus Dapat Dirasakan Langsung Manfaatnya

  • Whatsapp
Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dalam Rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) di Kantor Kabupaten Tegal pada Selasa (24/11).

TEGAL, infobanua.co.id – Pembangunan wilayah harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Penegasan itu disampaikan oleh Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro dalam rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) di Kantor Kabupaten Tegal pada Selasa (24/11). Rapat digelar menindaklanjuti amanat yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2019. “Sudah saatnya kita harus berorientasi pada manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jika ada yang tidak kontekstual dengan kondisi, maka perpres bisa didorong untuk revisi, ” ujar Juri.

Rapat yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, para Sekretaris Daerah dan Pejabat di wilayah Bregasmalang ini juga memunculkan harapan tentang potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Menurut Juri, Presiden juga masih tetap memberikan perhatian terhadap Perpres yang sudah diterbitkan seperti Perpres Nomer 79 tahun 2019. “Namun pandemi telah mengubah kita untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran,” ujar dia.

Sehingga perlu dilakukan penyusunan ulang terhadap usulan usulan program pembangunan semula dalam Perpres tersebut. Selain itu, kehadiran KSP dalam rapat tersebut adalah menjalankan tugas KSP berupa pengendalian program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan janji Presiden dalam kampanye. “Kami melakukan monitoring dan evaluasi dan membantu mengatasi hambatan saat program prioritas nasional ada permasalahan,” tegas Juri.

Dalam pembangunan wilayah Bregasmalang, Juri menyampaikan wilayah di Pantura Barat tersebut menjadi salah satu konsentrasi Presiden dalam dua periode kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden tidak ingin pembangunan berjalan biasa-biasa saja. Harus ada akselerasi agar segera dinikmati masyarakat. “Bapak ibu harus menghitung waktu disesuaikan dengan periodisasi Presiden saat ini, yaitu harus dapat dieksekusi sebelum 2024,” kata Juri.

Juri berharap agar kepala daerah harus terampil dalam berkomunikasi dan melihat peluang yang bisa dimanfaatkan dari pusat untuk daerah. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Tegal Sabililah Ardie mengaku akan melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pihak sehingga program pembangunan di wilayahnya bisa maksimal. (HS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *