3 Hakim PN Gunungsitoli Dilaporkan Ke Mahkamah Agung

  • Whatsapp
Sudirman Telaumbanua. Penggugat Perkara No. 23 di PN Gunungsitoli.

Sudirman Telaumbanua. Penggugat Perkara No. 23 di PN Gunungsitoli.Gunungsitoli, Infobanua.co.id – 3 (tiga) hakim Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli, Sumatera Utara, dilaporkan kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Ketiga hakim tersebut adalah AK, AAM, dan RBFS.
Mereka, dilaporkan oleh Sudirman Telaumbanua (Penggugat) karena ketiga oknum hakim terindikasi memberikan putusan yang tidak adil seadil-adilnya berdasarkan butki-bukti dan fakta persidangan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) nomor :23/Pdt.G/2020/PN Gst dengan Tergugat CZ.

Menurut Sudirman, hakim tidak mempertimbangkan bahkan tidak menyinggung sama sekali perbuatan Tergugat (CZ) yang menutup akses jalan keluar/masuk rumah Penggugat.

“Saya selaku Penggugat, kecewa terhadap majelis hakim yang memutus perkara ini. sebab jelas-jelas, hakim pada saat melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) telah melihat bahwa akses jalan masuk/keluar rumah saya ditutup secara permanen oleh Tergugat dengan membangun jalan dan mendirikan tembok penahan setinggi 2 meter lebih dimuka rumah saya. Hakim, seakan-akan mengabaikan hal tersebut, sementara didalam gugatan saya ajukan telah saya sampaikan bahwa hak kemerdekaan saya telah dirampas oleh Tergugat, Tergugat juga telah memakai tanah seluas 10 m2 dalam membangun, meninggikan jalan disebelah timur tanah saya tanpa ijin dan persetujuan saya (Penggugat)” kata Sudirman kepada wartawan di Gunungsitoli, Kamis (11/12).

Lebih jauh dijelaskan Sudirman, dalam hal bukti-bukti yang diajukannya pada persidangan, hakim juga tidak mempertimbangkan pengakuan tertulis Tergugat di ruang publik Group WhatsApp “PILKADA KEPNIS 2020”, bahwa Tergugat bersedia membayar ganti rugi tanah saya yang telah didirikan jalan oleh Tergugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sudirman dalam pengaduannya, berharap kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI agar meninjau kembali Putusan pengadilan negeri gunungsitoli tersebut, agar mereka sekeluarga dapat keluar dari penyiksaan batin/mental dan fisik atas perbuatan tergugat.

Terpisah, salah seorang pemerhati hukum yang meminta tidak disebut namanya, kepada wartawan di Gunungsitoli (11/12) menyatakan jika masyarakat yang kurang bisa menerima putusan hakim dalam suatu perkara, maka upaya lain wajar ditempuh oleh pencari keadilan.

“Terkait putusan majelis hakim pengadilan negeri gunungsitoli yang tidak mempertimbangkan bahkan tidak menyinggung soal perampasan hak kemerdekaan Sudirman (penggugat), ini merupakan tindakan menyimpang dari harapan pencari keadilan. Sementara hakim dituntut dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel berisikan syarat integritas, pertimbangan yuridis pertama dan utama, filosofis, dan diterima secara akal sehat. Sehingga hakim dapat mewujudkan putusan yang proporsional yang berisikan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan mengandung nilai-nilai keadilan. Hakim juga dituntut menemukan hukum bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan bagi masyarakat, katanya.

Hingga berita ini di publikasikan, pihak pengadilan negeri gunungsitoli melalui humasnya belum berhasil dikonfirmasi. Menurut informasi berhasil dihimpun, hakim tinggi sedang melaksanakan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli hingga Senin depan. (Arman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *