Dituduh LSM-KAKI Intervensi DAK, Kasi Dinas Pendidikan Kaltim Nilai Tuduhan yang Salah Alamat

  • Whatsapp

Samarinda, infobanua.com – Adanya tuduhan dari LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (DPD-KAKI) Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tingggi No. 001/DPD-Kaki/KT/XI/2020 tanggal, 26 November 2020 dengan perihal Dugaan Pelanggaran UU No. 31/1999 Jo. UU No. 20/2001 Segera Diadakan Penyelidikan  dan Penyidikan.

Ditanggapi oleh Dra. Atik Sulistyowati selaku Kasi Sarana dan Prasarana bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan, bahwa tuduhan itu adalah salah alamat.

“Jika mau mengecek, dengan suka hati kami persilakan dicek dilapangan secara langsung dan ditanyakan kepada para penerima DAK (Kepsek & tim P2S) se Kalimantan Timur,” katanya, Jumat (13/12/2020).

Kata Atik, karena fungsi dan kewajiban dirinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya berkait administrasi bukan menggunakan dana. Karena dana langsung masuk rekening sekolah tidak ke kami.

“Mohon juga diketahui bahwa DAK berbeda dengan dana APBD. Jadi salah alamat kali bertanya kepada saya karena sifat DAK adalah swakelola dan Juknis cukup jelas,” ucapnya.

Sementara Budi Suyanto Ketua DPD-KAKI Kaltim ditemui diruang kerjanya (12/12/2020) Samarinda membenarkan, dirinya meminta laporannya agar ditindaklanjuti kejaksaan tinggi. Terkait proses pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Gedung Laboratorium dan Perpustakaan sifatnya swakelola yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Cq. Dirjend Pendidikan Menengah kepada satuan pendidikan SMAN 15 di Samarinda.

“Pengelolaan dana tersebut nampaknya tidak berjalan mulus karena saya nilai sudah diintervensi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur dalam hal ini Kasi Sarana dan Prasarana (Sapras) Bidang SMA. Padahal sudah jelas pengelolaan DAK menjadi wewenang kepala sekolah karena bersifat swakelola,” tudingnya.

Kata Budi, berdasarkan bukti foto dan rekaman yang didapatnya dapat dianalisa dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Kasi Sapras tersebut yakni, diduga adanya konspirasi antara kontraktor dan Kasi Sapras serta intervensi kepada kepala sekolah tampak jelas sehingga ada pelanggaran Penyalahgunaan wewenang.

Ada dugaan hubungan antara kontraktor dan Kasi Sapras diduga terdapat unsur Gratifikasi dan Nepotisme yang dibuktikan kontraktor dari Kasi Sapras. “Kami menduga seorang pejabat negara (Kasi Sapras) yang bermain proyek, mengendalikan dan menekan pemangku di sekolah harus mengikuti keinginannya,” tuturnya.

(Rey)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *