Banyak Pemilih Siluman Gunakan C-6 Orang Lain, Kinerja Petugas TPS Dipertanyakan

  • Whatsapp

Boven Digoel, Infobanua.co.id – Pilkada Kabupaten Boven Digoel telah usai pada hari Senin, 28 Desember 2020. Hasil real count berdasarkan scan form C-1 dari para saksi hampir mencapai 50 persen dan sudah menggambarkan siapa paslon yang bakal menang.

Namun, Pilkada tersebut ternyata menyisakan sejumlah persoalan. Selain banyaknya formulir C-6 tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah masuk dalam DPT, ada sebuah kesalahan fatal yang sepertinya sengaja dilakukan oleh beberapa petugas TPS. Yakni, banyak pemilih siluman yang telah menggunakan C-6 orang lain. Yang mana hal tersebut telah di alami oleh Pendeta Yongker Silueta.

Saat ditemui awak media Infobanua.co.id, Pendeta Yongker Siluetae menjelaskan bahwa dirinya merasa kaget dan heran ketika petugas TPS mengatakan hak pilihnya sudah digunakan. Yang mana hal tersebut dibuktikan oleh petugas TPS dengan menunjukkan sebuah formulir daftar hadir di DPT atas nama dirinya yang sudah di tandatangani.

“Otomatis saya kaget donk, karena saya belum melakukan pencoblosan dan baru mau mencoblos”, ucapnya.

Saat dirinya ingin mencoba meminta penjelasan, lanjutnya, bukanlah jawaban yang ia dapatkan. Namun dirinya malah di arahkan oleh sang petugas TPS untuk mencari TPS lain dan menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan e-KTP.

“Tentu saya tidak mau donk, sama saja itu dengan penggelembungan suara. Cuma daripada saya berdebat panjang lebar, saya memilih pulang saja”, ucapnya dengan kesal.

Namun ada sebuah kejanggalan lagi yang ia rasakan. Yakni ada beberapa tetangganya yang saat ini tidak berada di tempat dan sedang berlibur keluar kota. Namun pada daftar hadir di DPT yang ia lihat, semua telah tertandatangani.

“Oleh sebab itu, saya nanti mau cek semua nama lengkap para tetangga dan mencocokkan dengan daftar hadir di DPT”, tegasnya.

 

Kekesalan tersebutpun, ia tuangkan jelas di sebuah status pada sosial media yang dimilikinya. Namun tidak hanya Pendeta Yongker Silueta saja yang mengalami hal tersebut. Ada salah satu warga juga yang memposting hal serupa di dalam group Facebook ‘Info Kejadian Boven Digoel’.

Setiap dugaan pelanggaran tentunya ada pihak yang bertanggung jawab dan kemungkinan dikenakan sanksi termasuk sanksi pidana sebagaimana diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota UU Pilkada.

Sanksi tersebut termuat dalam Pasal 177 dan Pasal 178 UU Pilkada.

Pasal 177

Pasal 177A
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B
Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178

Pasal 178A
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178B
Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pasal 178C
(1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178D
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 178E
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 178F
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 178G
Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178H
Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). [Heb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *