Dasar Hukum Pembubaran FPI Harus di Jelaskan Pemerintah Secara Transparan

  • Whatsapp

Jakarta – Pemerintah melalui Menkopolhukam mengumumkan Pembubaran Front Pembela Islam (FPI ), bahwa FPI tidak lagi mempunyai legal standing dan sudah bubar secara de jure sejak tahun 20i19.

Wakil Ketua Komisi III DPRRI Pangeran Kahirul Saleh kepada infobanua.co.id,melalui pesan Whatsapp menghormari keputusan tersebut,Rabu (30/12/2020).

“Saya menghormati keputusan pemerintah yang mana pembubaran FPI diteken oleh enam pejabat setingkat menteri yaitu Mendagri, Menkomifo, Kepala BNPT, Jaksa Agung, Menkumham, dan Kapolri”, terang Pangeran Khairul Saleh.

Menurut Pangeran,pemerintah tentu telah memiliki pertimbangan yang komprehensif soal ini, sehingga Pemerintah sepatutnya bisa menjawab secara transparan dan terbuka pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari keputusan ini.

Termasuk pertanyaan seputar proses legal formal yang menjadi dasar dari pembubaran jelas Anggota DPR Fraksi PAN Asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan I.

“Sebagaimana diutarakan Menkopolhukam dalam press conference tentang adanya pelanggaran ketentuan hukum oleh FPI. Jika memang terdapat peristiwa hukum maka selayaknya terlebih dahulu ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum yaitu pengadilan”,jelas Pangeran.

Menurutnya hal ini agar tidak ada kesan bahwa prosedur hukum tidak dilaksanakan dengan baik dalam proses ini. Dimana akan ada anggapan langkah pembubaran ini adalah kemunduran dan mencederai amanat reformasi dan UUD 1945, yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Sebagai wujud penghormatan terhadap keputusan pemerintah, Saya berharap proses pembubaran ini juga tetap dalam koridor hukum positif yang berlaku dan dengan tujuan membawa kemaslahatan bagi NKRI”,pungkas Pangeran Khairul Saleh.

indra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *