Pemkot Blitar Siap Laksanakan Perpanjangan PPKM

  • Whatsapp
Petugas gabungan saat sosialisasi tentang PPKM di Kota Blitar.

Blitar, Infobanua.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, mengapresiasi dan mendukung keputusan Pemerintah Pusat, untuk ikut mengikuti rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dua pekan ke depan. Hal ini dilakukan karena Pemkot Blitar tidak ingin lengah, mengingat perkembangan kasus covid-19 masih cukup berbahaya.

Wali Kota Blitar, Santoso, mengatakan bahwa, akan menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penerapan PPKM di masa pandemi covid-19 ini.

“Kami akan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, walaupun bukan termasuk daerah yang wajib menerapkan PPKM. Tapi jika PPKM diperpanjang, kami akan ikut memperpanjang juga,” kata Walikota Blitar Santoso, kepada awak media, Jum’at 22-01-2021.

Menurut Santoso, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kasus covid-19 di Kota Blitar. Karena sekarang perkembangan kasus baru konfirmasi positif covid-19 di Kota Blitar masih tinggi.

“Bila terjadi lonjakan kasus covid-19, kami sudah siap di lapangan,” jlentrehnya.

Masih menurut Santoso, rencana perpanjang penerapan PPKM juga sebagai edukasi kepada warga masyarakat agar tetap hati-hati di masa pandemi covid-19. Warga masyarakat diminta tetap patuh untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19.

“Dengan PPKM, kami harapkan kesadaran warga masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan semakin ketat. Sebab penerapan protokol kesehatan cara yang efektif untuk memutus rantai penyebaran covid-19,” pungkasnya.

Sementara Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan, mengatakan bahwa, Polisi akan mendukung Pemerintah Daerah dalam penegakan protokol kesehatan di warga masyarakat.

“Kami memiliki tiga langkah dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, ketiga langkah tersebut, adalah edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum,” kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan.

Menurut Yudhi, bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan lewat operasi yustisi. Bila ada pelanggaran, pihaknya baru melakukan penegakan hukum dengan tipiring.

Dan selama dalam PPKM, semua kegiatan masyarakat dibatasi. Kegiatan masyarakat bisa dilaksankan dengan ijin dari Satgas covid-19.

“Namun disaat PPKM ini, kami pastikan semua kegiatan masyarakat dihentikan dulu. Peluang dikeluarkan ijin untuk kegiatan masyarakat tipis. Semisal kegiatan resepsi, lebih baik ditunda dulu,” pungkasnya.(Eko.b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *