Penanganan Penyaluran Bantuan Bencana Banjir Dibahas Bersama Sekda Prop. Kalsel

BATULICIN, infobanua.co.id – Beberapa Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan yang terdampak musibah banjir menyisakan berbagai persoalan yang sejatinya harus ditangani secara serius.

Sebagai upaya dalam penanganan itu dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) penyaluran bantuan bencana alam yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar. ST diruang BPBD Propinsi Kalsel.

Jalannya rakor Virtual dihadiri Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo bersama Asisten Bidang Pemerintahan Ir. Mariani di ruang DLR, Jum at (22/02/2021).kantor Bupati.

Dalam rapat Virtual tersebut terhubung dengan Danrem 101 Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah serta
melibatkan pihak Dinas Sosial dan BPBD seluruh Kabupaten yang terdampak Banjir.

Tampak dalam siaran Virtual dari pihak Dinas terkait menyampaikan kondisi korban, diantaranya susahnya penyaluran bantuan akibat susahnya akses menuju warga yang terjebak genangan serta mengharuskan adanya penggunaan helikopter untuk menuju titik itu.

Begitu pula yang disampaikan Danrem, dengan hasil laporan nya melalui beberapa Kodim yang tersebar diantara Kodim Hulu Sungai Utara dan wilayah Balangan bahwa curah hujan sangat tinggi. Untuk itu kebutuhan sembako dan obat obatan sangat dibutuhkan.

“Untuk wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan kemarin telah terjadi longsor tapi sekarang sudah bisa tertangani. Persoalannya hanya pada keterbatasan BBM dan semoga ini bisa ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah,”jelas Danrem.

Tambahnya, sedangkan kondisi di wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan, kebutuhan yang mendesak adalah dapur lapangan, tenda serbaguna ,Pilbed maupun Tandon.

“Pada hari kemarin kami memerintahkan kepada Kodim HSS agar mensuport segala kekurangan yang ada di Kabupaten , begitu juga laporan dari Marabahan bahwa air mulai surut namun untuk kebutuhan mendesak adalah tabung Gas dan Sembako, “ungkapnya

Dalam kesempatan itu Pj.Sekda Prop. Kalsel mengajak masing masing Kabupaten agar terus mencermati kondisi dilapangan, sehingga penyeluran bantuan terhadap korban sesuai apa yang diminta masyarakat.

“Melihat dari kondisi rusaknya infrastruktur baik perumahan di berbagai wilayah terdampak banjir maka segala kerusakannya akan di biayai oleh Pemerintah pusat melalui BNPB, “tandasnya. ( Roni )