Timbul Jaya Sibarani, SE., : Tegaskan OPD atau SKPD, Segera Kembalikan Kelebihan Aliran Dana Covid-19, Tahun 2020, Ke Kas Daerah

  • Whatsapp

Simalungun, infobanua.co.id – Terkait Audit BPK Sumut terhadap Aliran Dana Covid-19 di Kabupaten Simalungunn baru ini,Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, SE., menegaskan, agar OPD atau SKPD yang terlibat dalam Aliran Dana Covid-19, agar segera mengembalikan kelebihan Aliran Dana tersebut ke Kas Daerah. Hal ini ditegaskan ketika dikonfirmasi, Jumat (22/01/2021).

Timbul menjelaskan, “Kelebihan Bayaran Dana itu diminta dikembalikan ke Kas Negara, karena disebabkan berkurangnya volume atau kwalitas,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi,Pihaknya menerima salinan dari hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) Sumut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan ( LPH) Pemkab Simalungun terhadap Kepatuhan atau Penanganan Pandemi Covid-19, Tahun 2020.

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan di Dinas PU Kabupaten Simalungun, terjadi kelebihan bayaran ke CV A akibat kekurangan Volume dan Kwalitas, Sebesar Rp 267.913 .218.73, sementara RSU Parapat ada temuan Kelebihan Biaya kepada CV .ST, akibat Kekurangan Volume Pekerjaan, Sebesar Rp 114.491.87836.

Menurut Ketua DPRD Simalungun, Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Simalungun, Tahun 2020, Sebesar Rp. 261.350.733.957.86 dan Aliran Dana Belanja Tak Terduga (BBT), Sebesar Rp 252.381.721.703 Dibidang Kesehatan OPD, Sebesar Rp. 9032.021254.86, sedangkan Anggaran Per 15 November 2020 lalu, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK BTT, Sebesar Rp 204.295.235.989, Dibidang Kesehatan, Belanja Langsung OPD, Sebesar Rp 1.445.270.898.86, Jumlah Rp 205.740.506.887.86.

OPD diantaranya Dinas Kesehatan RSUD Perdagangan,RSUD Tuan Rondahaim , RS Parapat, Dinas. Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,Satpol PP, dan Sebagian Penyedia Barang, telah mengembalikan Kelebihan Bayar. Kita mengharap semua mengembalikan ke Kas Negara,” ungkap Timbul.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan Sanitizen oleh CV LP, Sebanyak 42.525 Botol, PPK 15 Persen, terjadi Lebih Bayar, Sebesar Rp 300 Juta, telah setor ke Kas Daerah.

Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, SE., MM., dengan tegas mengatakan, “Dengan tegas Kita mintakan agar BPK segera melakukan Pengawasan Ekstra Optimal, agar Seluruh PPK Diseluruh SKPD di Kabupaten Simalungun harus bertanggung jawab,” ujar Sibarani.

(William/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *