Wilayah Terdampak Banjir Dibahas Bersama Sekdaprov Kalsel

BATULICIN – 9 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdampak musibah banjir menyisakan berbagai persoalan yang sejatinya harus ditangani secara serius.

Upaya penanganan itu dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) penyaluran bantuan bencana alam yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar diruang BPBD Provinsi Kalsel.

Jalannya rakor Virtual dihadiri Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo bersama Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani di ruang DLR, Jumat (22/02/2021).

Dalam rapat Virtual tersebut terhubung dengan Danrem 101 Antasari Brigadir Jenderal TNI Firmansyah serta melibatkan Dinas Sosial dan BPBD seluruh wilayah yang terdampak Banjir.

Tampak dalam siaran Virtual dari pihak Dinas terkait menyampaikan kondisi korban, diantaranya susahnya penyaluran bantuan akibat susahnya akses menuju warga yang terjebak genangan serta mengharuskan adanya penggunaan helikopter untuk menuju titik itu.

Begitu pula yang disampaikan Danrem, dengan hasil laporannya melalui beberapa Kodim yang tersebar diantara Kodim Hulu Sungai Utara dan wilayah Balangan bahwa curah hujan sangat tinggi. Untuk itu kebutuhan sembako dan obat obatan sangat dibutuhkan.

“Untuk wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan kemarin telah terjadi longsor tapi sekarang sudah bisa tertangani. Persoalannya hanya pada keterbatasan BBM dan semoga ini bisa ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah,” jelas Danrem.

Tambahnya, sedangkan kondisi di wilayah Kodim Hulu Sungai Selatan, kebutuhan yang mendesak adalah dapur lapangan, tenda serbaguna, Pilbed maupun Tandon.

“Pada hari kemarin kami memerintahkan kepada Kodim HSS agar mensuport segala kekurangan yang ada di Kabupaten , begitu juga laporan dari Marabahan bahwa air mulai surut namun untuk kebutuhan mendesak adalah tabung Gas dan Sembako,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Pj.Sekda Prop. Kalsel mengajak masing masing Kabupaten agar terus mencermati kondisi dilapangan, sehingga penyeluran bantuan terhadap korban sesuai apa yang diminta masyarakat.

“Melihat dari kondisi rusaknya infrastruktur baik perumahan di berbagai wilayah terdampak banjir maka segala kerusakannya akan di biayai oleh Pemerintah pusat melalui BNPB,” tandasnya. (Win)