Gegara Pemkab Blitar Masuk Zona Merah, Maka PPKM Diperpanjang Dua Minggu Lagi

  • Whatsapp
Plh. Sekda Kabupaten Blitar, Mujianto.

Blitar, Infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, resmi ikut memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), selama 14 hari, mulai Selasa 26 Januari sampai dengan Senin 08 Pebruari 2021. Sementara, PPKM periode pertama berakhir pada Senin hari ini 25 Januari 2021.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekda Kabupaten Blitar, Mujianto, mengatakan bahwa, kebijakan perpanjangan PPKM ini diputuskan Pemkab Blitar setelah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Blitar, jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro, Senin 25-01-2021.

“Hari ini kami gelar rapat korordinasi membahas tentang perpanjangan PPKM, di Kabupaten Blitar, diperpanjang mulai Selasa 26 Januari sampai dengan Senin 08 Pebruari 2021 mendatang,” kata Pelaksana Tugas Harian (Plh) Sekda Kabupaten Blitar, Mujianto.

Menurut Mujianto, bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang perpanjangan PPKM bagi daerah yang masuk Zona Merah termasuk Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya SK tersebut ditindaklanjuti Pemkab Blitar dengan menggelar rakor yang membahas perpanjangan PPKM.

“Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah yang memperpanjang PPKM karena masih dalam Zona Merah. Perpanjangan PPKM ini sesuai degan SK Gubernur Jawa Timur,” jlentrehnya.

Masih menurut Mujianto, bahwa dalam PPKM Jilid dua ini ada beberapa perubahan. Diantaranya sektor pariwisata diperbolehkan beroperasi dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Kawasan wisata boleh buka. Syaratnya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan Satgas khusus untuk mengawasi pengunjung. Tentang aturan mainnya sama dengan pemberlakuan PPKM terdahulu,” ungkapnya.

Selanjutnya Mujianto menghimbau kepada warga masyarakat untuk ikut berkontribusi memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga untuk mematuhi aturan PPKM.

“Kami himbau agar warga masyarakat mematuhi kebijakan ini, karena semuanya sudah tertuang di aturan pemerintah pusat maupun provinsi,” pungkasnya. (Eko.B) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *