Penanganan Kasus Illegal Logging di Barsel Dari Tahun 2019 Sampai 2020 Sangat Rendah

  • Whatsapp
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), Kejaksaan Negeri (Kejari) Buntok, Rudi Iskonjaya. SH MH

Buntok, infobanua.co.id – Penanganan kasus kejahatan dibidang kehutanan dalam hal ini Illegal Loging di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), sangat minim penanganannya dari pihak yang berwajib.

Hal ini benarkan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), Kejaksaan Negeri (Kejari) Buntok, Rudi Iskonjaya. SH MH kepada wartawan saat dikonfirmasi di kantornya, pada Senin (25/1/2021).

Hal ini terbukti dari pantauan wartawan, para pengusaha kayu yang ada di Kota Buntok ini sangat bebas menggangkut hasil hutan yang ditebang dan diperjual belikan. Yang jadi pertayaan, asul usul kayu yang masuk ke Kota Buntok dari mana dan juga diameter ukuran kayu yang bisa ditebang itu berapa.

Jika pun ada laporan yang masuk ke Kejari Buntok, terkait tindak kejahatan kehutanan atau Illegal Loging, pihaknya malah sering menerima lopran dari pihak Polda Kalteng.

“Menyinggung soal kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Barsel dan ini perlu digaris bawahi, kenapa? Karena kasus tersebut sangat rendah di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, berkas laporan perkara illegal logging yang masuk ke Kejari Buntok dapat dihitung dengan jari,” ucap Rudi kepada wartawan

Rudi menjelaskan, untuk secara keseluruhan penanganan perkara di Buntok dan sekitarnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan klasifikasi yang tidak berubah dalam hal ini, perkara pencurian, pembunuhan, dan narkotika, mengalami peningkatan 20 persen.

“Dari berkas perkara yang masuk dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan, ada sekitar 85 perkara sampai dengan 90 perkara di tahun 2019. Sedangkan di Tahun 2020 meningkat sekitar 100 perkara sampai dengan 120 berkas perkara atau meningkat lebih kurang 20 persen dari tahun sebelumnya, Ini termasuk satu perkara pembunuhan di tahun 2019,” rinci Rudi.

Meski tindak pidana umum meningkat di wilayah Barsel, namun Kasi Pidum Rudi SH MH memastikan perkara dengan klasifikasi tersebut dapat diselesaikan dan dilanjutkan berproses di Pengadilan Negeri (PN) Buntok. Sedangkan persentase penyelesaian perkara dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai 95 persen.

“sedangkan dengan sisanya 5 persen hanya melanjutkan dari perkara tahun sebelumnya,”  jelas Rudi sembari memastikan tak terdapat tunggakan perkara baik dari penyidik kepolisian ke penuntut kejaksaan, maupun dari penuntut kejaksaan ke pengadil PN Buntok.

 

Ali/IB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *