DPRD Banjar Panggil SOPD Terkait Penanganan Banjir

Martapura, infobanua.co.id – Evaluasi sejumlah permasalahan dan penanganan dalam menanggulangi bencana banjir dan pasca banjir di Kabupaten Banjar, DPRD bersama seluruh Struktural Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan agenda bahasan ‘Penangan Banjir dan Penanganan Pasca Banjir’ di lantai II DPRD Banjar.

Dipimpin Ketua DPRD Banjar M Rofiqi, didampingi Wakil Ketua Ahmad Rizanie Anshari dan Achmad Zaky Hafizie, peserta Rakor sempat bersitegang dengan sejumlah SOPD yang juga terlibat dalam melakukan penanggulangan bencana banjir dan pasca banjir untuk menyamakan persepsi. Pasalnya, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima anggota legislatif, Pemkab Banjar dalam melakukan penanggulangan bencana banjir dinilai belum maksimal.

“Kita melihat dari beberapa laporan masyarakat kemarin, bahwa penanganan banjir di Kabupaten Banjar tidak maksimal. Selaku wakil rakyat, kami pun memohon maaf kepada masyarakat, karena tidak dapat melayani secara maksimal di tengah bencana banjir yang melanda,” ujar M Rofiqi, kepada sejumlah awak media.

Atas dasar tersebutlah, lanjut politisi Partai Gerindra ini, dalam penanggulangan bencana banjir tersebut perlu dilakukan sejumlah evaluasi guna mengetahui apa saja permasalahan dan kendala yang dihadapi kawan-kawan di lapangan.

“Tentu kedepannya juga harus dibarengi peningkatan. Makanya, pada gelaran rapat kali ini banyak perdebatan dan bahan yang kita keluarkan. Karena harus diakui, ketika berbicara musibah seperti ini, tentu tidak ada daerah yang dapat berdiri sendiri,” tuturnya.

Rofiqi memaparkan, dalam memberikan masukan, fungsi DPRD sudah jelas dalam ketatanegaraan. Mengingat, dalam Trias Politika ada yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Fungsi checks and balances ini yang kami jalankan. Jadi, wajar saja dalam pengawasan itu kita memberikan masukan dan kritikan agak keras kepada pemerintah. Toh di dalam sini juga. Yang menarik, kalau mereka tidak sanggup dikritik, ya mau apa lagi. Yang jelas kita dalam memberikan kritikan berdasarkan by data, tidak hanya hoax dan segala macamnya,” katanya.

Dalam gelaran Rakor tersebut, nampak beberapa SOPD tersudutkan dalam pembahasan. Tak terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, karena dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terdampak banjir dinilai tidak maksimal.

Namun, Rofiqi bersama anggota DPRD lainnya tetap memberikan apresiasi penuh, terhadap sejumlah SOPD yang sudah bekerja keras dalam penanggulangan bencana banjir. Meskipun ada 2 sektor yang malah stagnan, tidak bekerja.

“Dari awal saya sudah bilang, semua camat itu superhero. Kebetulan, saya juga turun langsung dan melihat sendiri bagaiman para camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir hingga tidak pulang. Tetapi, untuk mengurusi 20 desa dan segala macamnya, tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh satu orang camat. Jadi, ada dinamika segala macamnya dari kawan-kawan anggota dewan, yang menurut saya itu merupakan hal yang wajar,” ucapnya.

Dikatakan Rofiqi, kalau dirinya mendapat kritikan, maka secara pribadi ia akan membuktikan bahwa kinerjanya tidak seperti itu. Bukan malah tidak terima dengan kritikan dan masukan yang didapat.

“Itu gentleman. Di Negara Jepang saja, ketika rapat kabinet seorang pejabat telat 10 menit, mereka langsung mengundurkan diri. Mental kepemimpinan seperti itu yang kita tidak punya,” pungkasnya.

Fad/IB