Khairul Saleh : Indeks Persepsi Korupsi Turun, Peran Swasta Harus di Ikut Sertakan

Jakarta, infobanua.co.id – Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk 2020 turun 3 poin dari tahun 2019 yang mendapatkan skor 40. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.

Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh berharap ada perbaikan di segala yang menyangkut IPK dari lembaga kepemerintahan sampai sektor lembaga swasta.

“Kami meminta agar sektor swasta dan pelaku bisnis ikut juga berperan dengan tidak memberi suap atau gratifikasi dan sejenisnya. Kami meminta agar adanya komitmen bersama dari semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan nilai ini di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia yang lebih baik,” kata Pangeran,Kamis (28/1/2021).

Telah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki IPK,namun faktanya terjadi IPK mengalami penurunan.

Menurut Pangeran,Pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memperbaiki indeks tersebut melalui perbaikan pelayanan, reformasi birokrasi, gerakan revolusi mental, upaya pemberantasan korupsi dan upaya lainnya, namun faktanya IPK kita ternyata menurun drastis.

“Penurunan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua agar dapat meningkat lagi di tahun yang akan datang. Agar kepercayaan terhadap pemerintah semakin membaik dan mendorong perbaikan iklim investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian negara,” kata Legislator PAN tersebut.

Pangeran lebih lanjut mengatakan,banyak faktor yang menyebabkan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Oleh sebab itu, Pangeran berharap perbaikan secara total agar indeks persepsi korupsi kembali meningkat.

“Memperkuat peran lembaga pengawas internal (APIP) pada lembaga pemerintahan maupun lembaga anti korupsi/aparat hukum lainnya. Termasuk dukungan perundangan. Meningkatkan iklim demokrasi dengan melibatkan partisipasi publik dan karenanya transparancy menjadi issue penting,” imbuhnya.

“Kami berharap agar ke depan dilakukan totalitas perbaikan di segala bidang antara lain komitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, serta memberi kemudahan dalam berinvestasi. Menciptakan aparat yang bersih dari KKN,” ucapnya.

Selain perbaikan di sektor pemerintah dan pengawasan, perlu juga menurut Pangeran perbaikan di sektor swasta. Dia memberi contoh agar aksi gratifikasi hingga suap disetop, pungkas Politisi PAN asal daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan I tersebut. (*)

indra