Categories: TANAH BUMBU

BPK RI Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD 2020

BATULICIN – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Entry metting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Turut hadir dalam Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD 2020 ini dihadiri Bupati Tanah Bumbu H.Sudian Noor beserta jajarannya ,
dengan cara virtual melalui video conference di Posko Covid 19, Senin (01/02/2021). Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanbu,

Adapun yang memimpin Entry Meeting yakni Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Prov. Kalsel M. Ali Asyhar.

M. Ali Asyhar mengatakan, hal terpenting dalam proses pemeriksaan yakni memperoleh akses data secara cepat.

Dia mengharapkan data yang disampaikan sudah valid dan benar, dimana data yang diminta tersebut merupakan pertanggungjawaban Satuan Perangkat Daerah.

Dia menambahkan, sesuai dengan undang undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang undang nomor 15 tahun 2006.
BPK memperoleh hak atau kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Termasuk LKPD Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Menurutnya, pemeriksaan dari BPK bisa dimaknai sebuah jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki pengelolaan keuangan yang tertib serta taat aturan.

“Untuk itu kepada bapak Gubernur Bupati dan Walikota agar menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 sebelum 1 Maret 2021,kami akan berterima kasih kalau tepat waktu dan itu akan memudahkan kami dalam sebuah pemeriksaan,”.ucapnya.

Diketahui, ditahun 2021 ini paparnya, merupakan tahun yang tersulit dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjamin terselenggaranya roda pemerintahan.

Pandemi Covid 19 dan musibah banjir melanda Kalimantan Selatan tentu memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial terutama kesejahteraan masyarakat.

“Namun kami yakin kepada pihak kepala daerah mampu mengendalikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab akuntable dan transparan,”imbuhnya.( Roni)

admin

Recent Posts

Rekor Baru! Industri Kripto Indonesia Berkontribusi Besar, Pajak Capai Rp 979,08 Miliar

Jakarta, 23 Desember 2024 - Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus memberikan kontribusi signifikan…

2 jam ago

PPAPD 2024 di Kotabaru Resmi Ditutup, Asisten Perekonomian Apresiasi Partisipasi Pemuda

KOTABARU, infobanua.co.id - Pertukaran pemuda antar provinsi dan daerah (PPAPD) tahun 2024 yang diadakan oleh kemenpora…

9 jam ago

XL Axiata Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sukabumi dan Cianjur

Selain bantuan kebutuhan pokok, XL Axiata juga memberikan dukungan layanan komunikasi bagi para korban dan…

11 jam ago

Pelni Siapkan Armada Tambahan untuk Arus Nataru 2024-2025 di Pelabuhan Nunukan

Nunukan, infobanua.co.id – Menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pelni Cabang Nunukan…

12 jam ago

Seni Pertunjukan Minangkabau: Warisan yang Tak Lekang oleh Waktu

Oleh: Andika Putra Wardana Seni pertunjukan tradisional sering kali terpinggirkan di tengah derasnya arus globalisasi.…

13 jam ago

Pj Wali Kota Tegal Buka Musda XIV KNPI Kota Tegal

Tegal, infobanua.co.id - Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M., membuka Musyawarah…

13 jam ago