Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, dan Komisi D DPRD Jawa Timur Monetoring Penambang Pasir

  • Whatsapp
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, dan Komisi D DPRD Jawa Timur monetoring penambang pasir di Sabo Dam Lahar Gunung Kelud, Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa 02-01-2021.

Blitar, Infobanua.co.id – Untuk memfasilitasi masyarakat penambang pasir agar mengurus ijin untuk melegalkan usahanya. Maka Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, bersama Komisi D Jawa Timur melakukan monitoring pertambangan pasir di Sabo Dam Lahar Gunung Kelud, Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Selasa 02-01-2021.

Tampak hadir dalam rombongan diantaranya anggota Komisi D Jawa Timur Dapil VII yaitu daerah pemilihan Tulungagung, Blitar, dan Kota Blitar, Guntur Wahono dan Ferdians Reza Alvisa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Sugianto, juga dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Didik Agus Wijanarko.

Anggota Komisi D Jawa Timur, Guntur Wahono, mengatakan bahwa, monitoring saat ini untuk melihat keinginan warga masyarakat penambang pasir yang semangat bekerja. Namun tersandung dengan pengurusan ijin yang terkesan sulit.

“Warga masyarakat penambang pasir sebenarnya bersemangat mau mengurus ijin tapi terkesan sulit. Dulu waktu perijinannya ke Pemerintah Provinsi saja sulit, apalagi sekarang pengurusannya jadi ke Pemerintah Pusat jadi lebih sulit lagi,” kata Anggota Komisi D Jawa Timur, Guntur Wahono.

Menurut Guntur, bahwa dampak dari sulitnya perijinan ini membuat kegiatan pertambangan ilegal dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum ini seolah menarik pajak seakan menjamin keamanan kegiatan dari para penambang.

“Keadaannya sekarang tambang ilegal jadi bulan-bulanan oknum. Padahal jika perizinannya mudah, mereka merasa aman dan nyaman, karena benar-benar telah mendapat ijin dari Pemerintah,” jlentrehnya.

Untuk itu pihaknya mendorong Pemerintah untuk memberi kemudahan untuk ijin pertambangan, baik ijin pertambangan rakyat ataupun tambang lainnya.

Dengan harapan agar pertambangan di Kabupaten Blitar bisa semuanya berijin legal dan memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendukung pembangunan di daerah.

“Tapi kenyataannya Pemerintah Daerah sendiri kesulitan untuk menganggarkan jalan-jalan rusak yang disebabkan oleh truk-truk penambang pasir yang besar-besar,” ungkapnya.

Selanjutnya Guntur menerangkan bahwa, jika Pemerintah tidak segera turun tangan dan tidak tegas, maka oknum ini semakin menjadi sehingga masyarakat kecil menjadi korbannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, pihaknya juga menginginkan agar perijinan pertambangan dari Pemerintah dipermudah.

Karena di Kabupaten Blitar sendiri tambang ilegal jumlahnya sangat banyak, akan lebih memberikan kerugian daripada keuntungan bagi daerah.

“Tiap hari ribuan truk pasir melalui jalan Kabupaten Blitar. Sedang yang berizin hanya 02 saja dan memberikan PAD kurang dari Rp.100 juta per tahun. Maka kami sangat berterima kasih dengan DPRD Provinsi yang turun karena kami perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, untuk menemukan solusi terbaik terkait tambang ini,” kata Sugianto.

Sementara ditempat yang sama, Sekretaris Dinas ESDM Jawa Timur, Didik Agus Wijanarko, menerima akan keluhan dari Wakil Rakyat terkait ijin pertambangan di Kabupaten Blitar.

Karena berkaitan dengan terbitnya UU No. 03 Tahun 2020 dimana Pemerintah Pusat yang berkewenangan mengeluarkan ijin pertambangan, pihaknya siap membantu dalam memfasilitasi pengurusan ijin ke Pemerintah Pusat.

“Kami hanya dapat memfasilitasi saja terkait pertambangan. Kami siap membantu pengusaha besar ataupun kecil untuk bisa melegalkan usahanya dengan mendapatkan ijinnya,” pungkasnya. (Eko.B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *