PKL Menjadi Kajian Pemerintah Yang Berjualan di Wilayah Watampone Green Epicentrum

  • Whatsapp

BONE – Kawasan Green Epicentrum yang terletak dijalan Kalimantan kelurahan manurungnge kabupaten Bone yang telah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr. Nurdin Abdullah Januari lalu menjadi salah satu tempat yang banyak di kunjungi Warga Bone

Namun sayangnya, tiba tiba bermunculan pedagang kaki lima yang memadati lokasi tanpa di data.termasuk para jukir

Melihat hal itu baru baru ini Dinas perhubungan selaku tim tekhnis mengundang beberapa OPD guna membicarakan PKL yang ada di wilayah Watampone Gren Epicentrum, yaitu Dinas Perhubungan, Bapenda, Kepala UPT Perparkiran , Satpol PP dan perwakilan dari Kecamatan Tanete Riattang .

Sekretaris Camat Tanete Riattang Edy Syaputra Syam S. STP. M.SI yang hadir dalam rapat itu mengatakan
“Ada dua opsi yang muncul dirapat itu pertama tidak ada pedagang berjualan di wilaya Epicentrum dengan alasan menghindari kejadian seperti yang pernah terjadi di lapangan merdeka , kedua Diatur pedagangnya, setelah diajukan ke Bupati Bone ternyata yang disetujui opsi kedua” kata Edy,

Namun menurut Edy opsi kedua yang diambil masih dalam tahap di coba atau sementara maka dari itu para PKL.di izinkan untuk berjualan diluar Lokasi epicentrum mulai pukul 16.00 hingga 23.00 WITA namun tidak boleh berjualan di depan rumah warga hingga menunggu keputusan dari pihak Pemerintah

Edy juga meminta kepada para PKL. tidak melanggar trantib terutama ketertiban dan kebersihan sambil menunggu Bupati menerbitkan SK penunjukan bahwa lokasi Epicentrum diperbolehkan bejualan di jam jam tertentu karena ini jalan arteri kalau macet mau lewat mana” Jelasnya

Sementara itu Kabid penataan bangunan dan lungkunag.kab. Bone Syamsul Alam.S.Kom saat di temui di ruang kerjanya, Senin, (08/2/2021) mengungkapkan
“Karena ini masih di coba makanya kita melihat sambil lakukan evaluasi dan monitoring apakah bisa berlanjut atau tidak. apalagi mereka belum punya atribut termasuk Jukir mereka punya Pokja pengelola sendiri, Pokja inilah yang diharapkan menertibkan mereka jika tidak ada laporan ribut ribut disana tentu pemerinta pasti suport ” Jelasnya” (A.Ida)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *